Trenggalek , AJTTV.com – Komisi IV DPRD Trenggalek mempertanyakan dugaan Pungutan liar saat penerimaan Pegawai Non PNS Pada rumah sakit dr Soedomo Trenggelek yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD).
Penerimaan karyawan itu sendiri dilakukan pada akhir tahun 2018 lalu.
Kejadian itu diusik Mugianto ketua komisi IV saat hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu (17/2/2021) di gedung DPRD Trenggalek.
Disela acara rapat membahas Soal Penanganan Covid -19 bersama Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit dr Soedomo , mendadak Mugianto marah. Dengan nada tinggi wakil rakyat dari partai Demokrat ini menanyakan kepada Direktur RSUD dr Soedomo dan Kepala Dinas Kesehatan soal penarikan sejumlah uang kepada calon Karyawan yang dilakukan oknum rumah sakit.
\”Saya pengin tahu siapa oknum yang melakukan penarikan ini, Karena ada yang mengaitkan dengan DPRD Trenggalek ,\” Ucap Mugianto .
Mugianto meminta kepada pihak rumah sakit agar transparan dan segera menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak membuat citra buruk rumah sakit plat merah tersebut.
Sementara direktur rumah sakit Dr. Sunarto dikonfirmasi wartawan mengatakan persoalan itu telah diselesaikan secara internal.
Menurutnya ,kasus itu sendiri terjadi pada tahun 2018 jauh sebelum dirinya menjabat sebagai direktur RSUD dr Soedomo.
\”Maaf saya tidak tahu, tapi sepertinya telah diselesaikan secara internal dengan oknum yang bersangkutan\” terangnya.
Ditempat yang sama ketua LGMI Kabupaten Trenggalek Imam Baharudin mengatakan dirinya tertarik dengan program rekruitmen tenaga kontrak BLUD yang meminta sejumlah dana yang dilakukan oknum RSUD.
Menurutnya ,meski tidak diketahui berapa besar biaya yang dikenakan , namun apa yang disampaikan Direktur RSUD pada rapat bersama komisi IV DPRD Trenggalek hari ini , sungguh mengecewakan. Sebagai Seorang Pimpinan sudah seharusnya menunjuk siapa oknum dimaksud karena berani menarik sejumlah uang untuk kepentingan pribadi.
\”Sayang sekali ketika ditanya siapa oknumnya ,Direktur tidak mau menyebutkan malah terkesan menutupi \” Ucap Imam.
Bahkan kata Imam , ketika ditanya ketua Komisi apa sudah melapor ke inspektorat , direktur rumah sakit mengaku tidak melaporkan namun justru menyelesaikan secara kekeluargaan.
\”ini hal salah, kenapa direktur berusaha mendiamkan , padahal persoalan tersebut akan jadi Preseden buruk bagi pemerintahan kedepan.\” Tegas Imam Baharudin.
Imam mendesak agar semua bentuk Pelanggaran sumpah jabatan ditindak, apalagi kejadian ini terungkap dirapat Dewan yang terhormat.
Pihak Kepolisian menurut Imam Punya Kewajiban Untuk Membongkar, karena ada penyalah gunakan wewenang dalam perekrutan karyawan BLUD rsud.
Reporter : Andika
