TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Dalam khazanah filsafat politik, kekuasaan selalu hadir sebagai paradoks. Ia menjanjikan keteraturan, namun kerap melahirkan kekacauan. Sejak pemikiran Aristoteles hingga Niccolò Machiavelli, hasrat berkuasa dipahami sebagai dorongan yang tak pernah benar-benar netral. Ia bisa menjelma pengabdian, tetapi juga menyaru sebagai ambisi yang rakus, tersembunyi di balik slogan kesejahteraan rakyat.
Dalam praktik demokrasi modern, hasrat itu menemukan bentuknya melalui partai politik. Di Indonesia, Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi salah satu aktor penting dalam dinamika nasional. Namun ketika ditarik ke tingkat lokal, wajah demokrasi sering kali berubah menjadi lebih buram dipenuhi kompromi, transaksi, dan relasi kuasa yang sulit dijelaskan secara terang.
Tulungagung adalah cermin kecil dari wajah besar itu.
Segalanya bermula dari kekosongan yang tak pernah benar-benar kosong. Ketika Syahri Mulyo tersandung perkara korupsi oleh KPK, tongkat kepemimpinan beralih ke Maryoto Bhirowo. Namun kekosongan jabatan wakil bupati membuka ruang bagi praktik politik yang lebih sunyi: negosiasi di balik layar, lobi yang tak terdengar, dan kesepakatan yang jarang tercatat.
Nama Gatut Sunu muncul dari pusaran itu. Dengan kemampuan meraih lebih dari separuh suara parlemen daerah, ia melangkah menjadi wakil bupati. Tetapi kemenangan tersebut, bagi sebagian pengamat, bukan sekadar hasil kecakapan politik. Ia diduga lahir dari “dosa kolektif” para makelar kekuasaan, demokrasi yang dibungkus prosedur, tetapi kehilangan substansi.
Di ruang tertutup itu, Bahrudin bukan sekadar saksi. Ia bagian dari denyutnya. Sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya di tingkat cabang, ia turut mengantarkan Gatut menuju panggung yang lebih tinggi. Dan ketika pasangan Gatut–Bahrudin (GABAH) memenangkan kontestasi kepala daerah, publik sempat melihat secercah harapan.
Namun harapan itu cepat memudar. Kekuasaan, sekali lagi, menunjukkan sifat alaminya: melupakan. Bahrudin yang berjasa, perlahan tersingkir dari lingkar inti. Konflik internal partai mengemuka. Sementara itu, gaya kepemimpinan Gatut Sunu mulai dipertanyakan; otoriter, abai terhadap koalisi, dan cenderung membangun citra ketimbang substansi. Media sosial dan kanal lokal dipenuhi narasi keberhasilan, seolah realitas bisa disulap melalui repetisi.
Lebih jauh, praktik birokrasi menunjukkan gejala yang lebih serius. Mutasi pejabat yang diklaim bersih dari pungli dan “mahar” ternyata menyimpan mekanisme lain: “nafkah bulanan bahkan mingguan” yang wajib disetor.
Surat pengunduran diri pejabat yang diangkat dijadikan alat tekan. Loyalitas dibeli, bukan dibangun. Kekuasaan berubah menjadi relasi transaksional yang dingin. Puncaknya datang dalam bentuk yang tak lagi bisa ditutupi. Gatut Sunu terjaring OTT oleh KPK. Dugaan pemerasan terhadap OPD dan aliran dana sebagian masuk ke unsur FORKOPIMDA sebagai “THR” memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat menjelma menjadi jaringan kepentingan dan kejahatan yang sistemik.
Namun, kerusakan demokrasi tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dalam ekosistem yang ikut melemah.
Peran jurnalis, wartawan, dan aktivis LSM yang sejatinya menjadi pilar kontrol sosial perlahan dikebiri. Independensi mereka terkikis oleh ketergantungan ekonomi terhadap penguasa. Upeti menggantikan idealisme. Kritik menjadi bisu. Seperti bedak tipis di wajah yang luntur oleh keringat, integritas perlahan menghilang, menyisakan wajah publik yang penuh kepura-puraan.
Di sisi lain, lembaga legislatif daerah kehilangan ruhnya. DPRD tidak lagi tampil sebagai pengawas kekuasaan, melainkan sekadar pemain dalam arena anggaran. Fungsi pengawasan melemah, bahkan nyaris tak terlihat. Jika kondisi ini terus berlangsung, kantor DPRD tak ubahnya tempat sekumpulan makelar yang ‘ngobrol’ di warung kopi menghabiskan anggaran negara tanpa arah yang jelas.
Lalu, di mana rakyat?
Rakyat Tulungagung berada di tengah pusaran ini menjadi objek sekaligus korban. Dari satu periode ke periode lain, pola yang sama berulang. Bahkan ketika figur bermasalah tetap terpilih, publik seolah menerima sebagai kewajaran.
Apatisme, pragmatisme, dan anomali sosial-politik menjadi penyakit laten.
*Menyebut masyarakat “bodoh” mungkin terasa kasar, tetapi realitas menunjukkan adanya krisis kesadaran kolektif.
Demokrasi direduksi menjadi transaksi jangka pendek. Suara diperjualbelikan. Integritas ditukar dengan kebutuhan sesaat.
Padahal, demokrasi sejatinya bukan sekadar mekanisme memilih, melainkan proses membangun kesadaran bersama. Ia menuntut partisipasi yang cerdas, kritis, dan bermoral. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi alat legitimasi bagi oligarki kekuasaan segelintir orang yang mengatur banyak kehidupan.
Harapan masih mungkin dirajut.
Tulungagung membutuhkan pemimpin yang tidak tersandera dosa masa lalu.
Pemimpin yang tegas namun tetap demokratis, yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Namun lebih dari itu, masyarakat harus bangkit dari ketidakpedulian. Hak pilih harus digunakan dengan integritas. Politik uang harus ditolak, bukan dinegosiasikan.
Di saat yang sama, peran jurnalis, LSM, dan DPRD harus dipulihkan. Mereka bukan pelengkap demokrasi, melainkan fondasi. Tanpa kontrol yang kuat, kekuasaan akan selalu mencari celah untuk menyimpang.
Dan pada akhirnya, sistem politik itu sendiri harus diperbaiki. Partai politik dan format pemilu tidak boleh terus menjadi alat reproduksi kekuasaan oligarkis. Demokrasi harus dikembalikan pada filsafat dasarnya: kedaulatan rakyat yang berkeadilan.
Jika tidak, maka kisah Tulungagung hanyalah satu bab dari buku panjang tentang demokrasi yang tersandera—dan rakyat yang terus belajar, atau mungkin enggan belajar, dari kesalahan yang sama.
Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i
Pengamat kebijakan publik, freelance jurnalis, paralegal, aktivis sosial.
Tulisan ini dimuat di media daring:
90detik
AJTTV.COM