KEDIRI, AJTTV.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah yang terdampak dugaan keracunan makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (30/7/2026). Salah satu lokasi yang ditinjau langsung adalah SMP Negeri 1 Kecamatan Kras.
Dalam peninjauan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, jajaran dewan meminta kegiatan pengolahan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium keluar.
BACA JUGA : Bawa Kabur Motor Warga Trenggalek, Pasutri Asal Sidoarjo Dibekuk Polisi
Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, total korban yang terindikasi mengalami keracunan mencapai 211 orang. Jumlah tersebut mencakup siswa PAUD, TK, dua SD Negeri, siswa SMPN 1 Kras, hingga sejumlah guru. Sebagian besar korban yang sempat mendapat perawatan medis kini telah dipulangkan, sementara satu pasien masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Muhammadiyah Kanigoro.
Dinas Kesehatan mencatat indikasi awal penyebab keracunan mengarah pada kontaminasi bakteri. Selain itu, fakta mengejutkan terungkap dalam penelusuran penyedia jasa pengolahan makanan diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) saat beroperasi, dan baru menyerahkan sampel makanan untuk pengurusan SLHS pada hari kejadian.
Dodi Purwanto menegaskan, langkah penghentian sementara operasional ini diambil demi keselamatan masyarakat serta memastikan seluruh prosedur pengolahan pangan dijalankan sesuai aturan.
BACA JUGA : Presiden Prabowo Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang
”Kami ingin memastikan fakta sebenarnya. Sebelum hasil lab keluar, kami minta operasional dihentikan dulu. Program MBG adalah milik pemerintah yang harus bermanfaat bagi rakyat. Namun jika menyimpang dari prosedur dan aturan, kami wajib mengawasi penggunaan uang rakyat serta melindungi masyarakat yang menjadi korban,” tegas Dodi.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti kelalaian pihak penyedia jasa terkait izin laik higiene. Ia menilai pola pengolahan terpusat berisiko tinggi memicu timbulnya bakteri jika jeda antara proses memasak dan penyajian terlalu lama.
Sebagai solusi, Komisi IV menyarankan agar pengolahan makanan ke depan dapat dilakukan langsung di masing-masing sekolah, atau mempertimbangkan opsi pemberian bantuan berupa uang tunai agar orang tua dapat menyiapkan bekal mandiri.
Di samping itu, DPRD Kabupaten Kediri mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tim gabungan pengawasan MBG hingga tingkat kecamatan dengan Dinas Kesehatan sebagai koordinator utama. Pengawasan berkala yang terdokumentasi dinilai krusial agar seluruh menu serta penyedia jasa terawasi dengan ketat, mulai dari sasaran siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
