Kantor Dinas Sosial Tulungagung ( anang ajttv.com)
TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Era baru akurasi bantuan sosial di Kabupaten Tulungagung resmi dimulai. Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung kini mulai menerapkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai basis data tunggal untuk memastikan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat jatuh ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan.
Perubahan ini menandai pergeseran besar dari sistem DTKS lama menuju integrasi data nasional yang lebih komprehensif, melibatkan Bappenas, BPS, hingga hasil registrasi sosial ekonomi (Regsosek).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, mengungkapkan bahwa penggunaan DT-SEN akan meminimalisir celah tumpang tindih bantuan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.
”Sekarang basisnya data nasional, lintas kementerian. Kami tidak hanya duduk di belakang meja, tapi turun langsung bersama BPS melakukan ground check ke lapangan, terutama untuk warga di klasifikasi Desil 1 dan 2,” jelas Reni, Kamis (09/04/2026).
Langkah agresif ini diambil untuk menyisir fenomena “warga mampu tapi dapat bansos”. Reni menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme Usul-Sanggah yang transparan. Masyarakat kini bisa berperan aktif melaporkan ketidaklayakan penerima bantuan melalui operator desa atau langsung ke kantor Dinsos.
”Kalau ada yang sudah mampu tapi masih menerima, akan kami benahi dan coret dari daftar. Sebaliknya, warga yang layak namun tercecer, akan segera kami usulkan masuk ke sistem,” tambah mantan Sekretaris Bapenda Tulungagung tersebut.
Untuk memperkuat pengawasan, penyaluran PKH di Tulungagung kini dikawal oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH yang laporannya terintegrasi langsung ke Kementerian Sosial.
Reni optimis, dengan pembenahan data berbasis 38 kategori klasifikasi desil di tahun 2026 ini, angka kemiskinan di Tulungagung dapat ditekan lebih efektif melalui intervensi yang presisi.
