Anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjalani program diversi (pengalihan) yang dilaksanakan di lingkungan Polres selama sebulan penuh, dengan melibatkan tokoh agama dan pengawasan ketat dari orang tua/ ist
BLITAR KOTA, AJTTV.COM – Upaya penegakan hukum terhadap 22 anak yang terlibat kerusuhan dan penyerangan Mako Polres Blitar Kota akhir Agustus 2025 diarahkan sepenuhnya pada konsep keadilan restoratif. Anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut kini menjalani program diversi (pengalihan) yang dilaksanakan di lingkungan Polres selama sebulan penuh, dengan melibatkan tokoh agama dan pengawasan ketat dari orang tua.
Program unik yang berlangsung dari 28 September hingga 26 Oktober 2025 ini diusung sebagai solusi untuk menjauhkan anak-anak dari stigma peradilan pidana, sembari menanamkan tanggung jawab sosial dan keagamaan.
Pembinaan Keagamaan dan Sanksi Sosial Non-Stop
Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Rudy Kuswoyo, pada Senin (6/10/2025), menjelaskan bahwa kegiatan diversi ini bersifat full-time dan non-libur. Setelah pulang sekolah, para remaja ini wajib berkumpul di Polres untuk menjalani serangkaian pembinaan.
”Inti dari program ini adalah sanksi sosial dan pembinaan keagamaan. Mereka wajib membersihkan Masjid Al Aulia, melaksanakan salat Magrib dan Isya berjamaah, serta mengikuti pengajian dan tausiyah dari tokoh agama setiap hari,” jelas AKP Rudy.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada anak-anak muslim. Dua ABH yang beragama non-muslim juga diwajibkan mengikuti program pembinaan yang disesuaikan dengan ajaran agama mereka, menunjukkan penerapan yang inklusif dalam proses rehabilitasi.
Komitmen Keluarga dan Efek Jera yang Tepat Sasaran
Keputusan untuk menjalankan diversi secara intensif di lingkungan Polres—bukan di rumah—adalah strategi kunci untuk memastikan adanya efek jera yang terukur.
”Kami sengaja diversi dilakukan di sini, karena kami menilai pengawasan dari orang tua saja mungkin kurang maksimal. Ini adalah upaya kami memberikan lingkungan yang terawasi sepenuhnya agar mereka bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya,” kata AKP Rudy.
Keterlibatan orang tua diwujudkan melalui perjanjian yang ketat. Seluruh ABH diwajibkan melakukan absen harian. AKP Rudy menegaskan bahwa ada konsekuensi serius yang telah disepakati: jika ada anak yang absen atau melakukan pelanggaran baru, diversi dinyatakan gagal dan perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan formal.
Melalui pendekatan ini, Polres Blitar Kota berupaya menjadikan diversi sebagai momen pembelajaran kritis, di mana anak-anak diajarkan disiplin, tanggung jawab, dan moralitas, didukung penuh oleh kepolisian dan masyarakat agama, sebelum mereka kembali sepenuhnya ke lingkungan sosial mereka.
Reporter : Ndik
