Bupati Tulungagung Gatut Sunu menginstruksikan percepatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) / Anamg ajttvmcom
TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Tidak ingin berpuas diri dengan capaian gemilang tahun lalu, Bupati Tulungagung, Gatot Sunu Wibowo, langsung mengambil langkah cepat untuk mengamankan pendapatan daerah tahun 2026. Di tengah suasana khidmat Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (6/2/2026), Bupati Gatot menginstruksikan percepatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Prestasi realisasi PBB-P2 tahun 2025 yang berhasil menembus angka di atas 100 persen dijadikan standar minimal untuk dilampaui tahun ini.
Kecepatan dan Pengawasan Ketat
Bupati Gatot menegaskan bahwa efektivitas pajak dimulai dari kecepatan distribusi di tingkat akar rumput. Ia mewanti-wanti para Kepala Desa agar tidak menunda penyerahan SPPT kepada warga.
”Begitu SPPT diterima, segera distribusikan! Kecepatan sampai ke tangan warga berbanding lurus dengan kecepatan kesadaran mereka untuk melunasi,” tegas Bupati Gatot.
Tak hanya desa, fungsi kontrol di tingkat kecamatan juga diperketat. Kasi Pemerintahan Kecamatan kini dibebani tanggung jawab melakukan monitoring harian terhadap realisasi di lapangan. Bupati meminta pola komunikasi yang solutif jika ditemukan kendala teknis agar setoran ke kas daerah tidak terhambat.
Peringatan Keras Soal Integritas: Jangan “Main” Uang Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gatot juga mengeluarkan peringatan keras terkait integritas petugas pajak. Ia mengingatkan bahwa uang pajak adalah amanah rakyat yang haram untuk disalahgunakan atau ditunda penyetorannya.
”Pajak adalah amanah. Jangan sekali-kali menyalahgunakan uang pajak! Integritas petugas adalah kunci utama kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan di Tulungagung,” ujarnya dengan nada tegas.
Pajak Sebagai Mesin Pembangunan
Bupati mengajak masyarakat untuk bangga menjadi wajib pajak yang taat. Menurutnya, pelayanan pajak harus dilakukan secara edukatif dan santun agar masyarakat memahami bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan langsung dikonversi menjadi pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur nyata di Kabupaten Tulungagung.
”Tunjukkan hasil kerja nyata kita agar rakyat bangga ikut berkontribusi membangun Tulungagung yang lebih hebat,” pungkasnya.
