Warga Buka Paksa Portal Bendungan Lahor ( Ndik ajttv.com)
MALANG, AJTTV.COM – Arus lalu lintas di jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar melalui Bendungan Lahor kini bebas hambatan. Hal ini terjadi setelah warga setempat melakukan aksi buka paksa portal retribusi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Perum Jasa Tirta (PJT) I.
Pantauan di lokasi hingga Rabu (1/4/2026) siang, tidak ada lagi petugas yang berjaga maupun palang pintu yang menghalangi pengendara. Sebuah spanduk mencolok bertuliskan “Portal Gratis untuk Seluruh Rakyat Indonesia” kini terpasang di pintu masuk, menggantikan sistem pungutan yang sebelumnya berlaku.
Duduk Perkara: Protes Atas Legalitas Pungutan
Aksi yang dimulai sejak Senin (30/3/2026) ini dipicu oleh rasa keberatan warga atas biaya melintas sebesar Rp1.000 untuk roda dua dan Rp3.000 untuk roda empat. Warga menilai, penarikan retribusi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat jika merujuk pada fungsi pokok BUMN pengelola.
Perwakilan warga, Hadi Wiyono atau yang akrab disapa Pak Dur, mengungkapkan bahwa aksi ini adalah bentuk pembelaan terhadap hak masyarakat luas.
”Pertimbangannya karena menurut kami tidak boleh ditarik retribusi. Itu bukan aset Pemda, tapi milik BUMN,” tegas Pak Dur saat dikonfirmasi di lokasi.
Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta I. Menurut penafsirannya, wewenang BUMN tersebut terbatas pada pengelolaan air dan saluran irigasi, bukan komersialisasi akses jalan.
Meluas Hingga ke Luar Desa
Ternyata, keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di bibir bendungan. Keluhan juga datang dari pengguna jalan yang jauh, mulai dari wilayah Kepanjen hingga Dampit yang sering melintasi jalur tersebut untuk memangkas waktu perjalanan menuju Blitar.
”Bukan hanya warga sekitar sini saja, banyak orang jauh yang merasa keberatan dengan adanya retribusi ini,” tambahnya.
Ultimatum Warga: Gratis atau Bongkar!
Hingga saat ini, portal tetap terbuka lebar dan kendaraan bebas melenggang tanpa biaya. Namun, warga memberi peringatan keras kepada pihak pengelola. Jika retribusi kembali diberlakukan tanpa ada solusi yang memihak rakyat, massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar.
”Pokoknya tuntutannya tidak boleh ada retribusi. Apakah nanti akan ada pembongkaran permanen atau bagaimana, kami lihat perkembangannya. Yang jelas, kami tidak akan tinggal diam,” tutup Pak Dur.
Sampai berita ini ditayangkan, pihak Perum Jasa Tirta I belum memberikan keterangan resmi terkait pembukaan paksa fasilitas tersebut maupun menanggapi klaim warga soal legalitas retribusi jalan.
