Anggota Komisi II DPR RI saat memberikan materi pada kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema “Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis” yang digelar Bawaslu Kabupaten Blitar, Jumat (26/9/2025). (Foto:dok/Istimewa)
BLITAR, AJTTV.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan bertajuk “Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis” pada Jumat (26/9/2025). Acara ini menampilkan anggota Komisi II DPR RI sekaligus cucu Presiden Soekarno, Romy Soekarno, yang membawa gagasan progresif untuk masa depan pemilu.
Dalam paparannya, Romy Soekarno menyebut Kabupaten Blitar memiliki potensi unik untuk bertransformasi menjadi “living laboratory” (laboratorium hidup) demokrasi digital di tingkat nasional. Untuk mewujudkan visi ini, ia mengusulkan adopsi teknologi mutakhir dalam sistem pemilu.
“Kami usulkan e-voting berbasis blockchain agar setiap suara terhitung jujur dan tak bisa dimanipulasi,” ujar Romy.
Ia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya holistik untuk meningkatkan pendidikan pemilih, membuat warga semakin melek politik, dan mendorong ekosistem pengawasan yang transparan guna memangkas praktik politik uang.
Respons Krisis Legitimasi Pemilu 2024
Romy tidak hanya berbicara soal inovasi, tetapi juga mengingatkan adanya sinyal krisis legitimasi yang muncul pasca-Pemilu 2024. Ia menyoroti beberapa anomali, seperti intimidasi, scam politik, munculnya 2.882 konten hoaks, hingga 4 juta pemilih yang gagal menggunakan hak pilih karena kendala e-KTP.
Menurut Romy, serangkaian masalah ini berimbas langsung pada turunnya indeks kepercayaan publik terhadap pemilu, dari sebelumnya 94% menjadi 76%.
”Dalam konteks inilah, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai watchdog (pengawas), tetapi juga sebagai katalis tata kelola pemilu yang integratif dan partisipatif. Blitar, dengan modal sosial dan semangat inovasinya, bisa jadi prototipe demokrasi masa depan,” tandas anggota dewan tersebut.
Bawaslu Tegaskan Peran Pendidikan Publik
Menanggapi usulan dan tantangan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Ida Fitria, menegaskan bahwa literasi demokrasi adalah kunci utama untuk memperkuat pengawasan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ia juga menanggapi wacana yang berkembang di media mengenai kemungkinan Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga pengadil pemilu di masa depan.
“Tugas Bawaslu jauh lebih luas. Kami hadir bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendidik publik agar demokrasi tumbuh sehat,” tegas Nur Ida, menekankan bahwa peran Bawaslu adalah mengedukasi masyarakat agar demokrasi di Blitar dapat menjadi cerminan pemilu yang sehat dan berintegritas.
Reporter : Ndik
