Kantor Sekretariat DPRD KOTA Blitar / ist
BLITAR, AJTTV.COM – Dunia politik Kota Blitar diguncang kabar tak sedap. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar berinisial GP dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diduga terlibat dalam skandal perselingkuhan dengan seorang Polwan dari Polres Blitar Kota. Buntut dari dugaan kasus yang mencoreng nama partai ini, GP langsung dinonaktifkan dari seluruh kegiatan kedewanan.
Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi, membenarkan dan mengakui bahwa sanksi internal telah dikeluarkan terhadap kadernya tersebut.
Dinonaktifkan Agar Fokus Hadapi Kasus
Langkah tegas DPC PPP diambil setelah kasus dugaan perselingkuhan ini dilaporkan ke kepolisian. Surat penonaktifan GP sebagai anggota DPRD telah dikirimkan secara resmi ke Ketua DPRD Kota Blitar.
“Kami sudah berkirim surat kepada ketua DPRD agar yang bersangkutan untuk sementara tidak aktif dahulu dari kegiatan kedewanan maupun alat kelengkapan dewan. Tujuannya agar ia bisa fokus menghadapi dugaan kasus itu,” jelas Agus Zunaidi, Selasa (21/10/2025).
Agus menegaskan, saat ini partai menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, mengingat PPP belum menerima laporan resmi atau keterangan detail dari yang bersangkutan.
Pertemuan Rahasia di Sela Bimtek Kota Batu
Peristiwa yang menyeret nama GP terjadi pada Sabtu (18/10/2025) di Kota Batu. Saat itu, GP diketahui tengah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) bersama anggota dewan lainnya.
Di sela kegiatan resmi dewan, GP diduga mengadakan pertemuan pribadi dengan oknum polwan di hotel yang berbeda. Suami sah dari oknum polwan tersebut, yang juga anggota Polres Blitar Kota, telah melaporkan dugaan perselingkuhan ini ke Polres Batu.
Meski demikian, Agus Zunaidi menyampaikan klarifikasi yang ia terima dari GP: saat dilakukan penggerebekan oleh Polres Batu, GP dikabarkan tidak berada di dalam kamar hotel yang dimaksud.
PPP Minta Maaf dan Lepas Tangan
Atas insiden memalukan yang mencoreng nama partai dan lembaga legislatif, Agus Zunaidi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Blitar.
”Kami atas nama partai menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi,” imbuhnya.
Agus juga menegaskan bahwa PPP tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada GP. Kasus ini dianggap sebagai urusan pribadi, bukan terkait dengan jabatan politiknya. Nasib GP di kursi DPRD dan keanggotaan partai kini sangat bergantung pada hasil penyelidikan kepolisian.
