Ratusan massa yang tergabung dalam Pejuang Gayatri Tulungagung kembali turun ke jalan hari ini, Senin (6/10/2025). Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari tuntutan sebelumnya yang belum mendapat respons konkret dari Pemerintah Daerah ( Anang / ajttv.com)
TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Pejuang Gayatri Tulungagung kembali turun ke jalan hari ini, Senin (6/10/2025). Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari tuntutan sebelumnya yang belum mendapat respons konkret dari Pemerintah Daerah. Massa menggelar long march dari GOR Lembu Peteng menuju dua titik fokus, Kantor ATR/BPN dan Kantor DPRD Tulungagung.
Orasi Panas di Depan ATR/BPN
Massa Pejuang Gayatri berkumpul di depan Kantor ATR/BPN Tulungagung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Meskipun gerbang kantor ATR/BPN ditutup rapat dan dijaga aparat, ratusan demonstran tetap melakukan orasi.
Kepala Kantor ATR/BPN terlihat berada di teras kantor dan mendengarkan langsung tuntutan massa yang mempertanyakan lambannya penyelesaian persoalan pertanahan.
Bakar Ban dan Ditemui Bupati
Setelah menyampaikan tuntutan di ATR/BPN, massa langsung bergerak menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung. Setibanya di lokasi, terlihat beberapa peserta aksi sempat membakar ban bekas sebagai bentuk protes.
Kedatangan massa aksi disambut langsung oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, dan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, beserta beberapa anggota dewan lainnya.
Ahmad Dardiri, dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan kunci yang menjadi kegelisahan publik. Selain menagih janji atas penyelesaian persoalan lahan, Dardiri juga mempertanyakan lambannya respons soal dugaan pelanggaran terkait pendirian makam elit di Desa Ngepoh, Tanggunggunung.
Soroti Tambang Ilegal dan HGU
Dardiri secara khusus menyoroti maraknya persoalan tambang ilegal di Tulungagung. Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Tulungagung, untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus tambang ilegal.
Selain itu, ia juga menyinggung permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung. Menurutnya, pemerintah daerah harusnya “lebih mendengar suara rakyat dan bukan malah membela oligarki.”
Dardiri menegaskan bahwa tujuan aksi ini bukanlah untuk kerusuhan. “Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan. Ini adalah bentuk kegelisahan masyarakat yang sudah lama menunggu tindakan nyata. Kami ingin Bupati dan Ketua DPRD bertindak hadir di tengah kepentingan masyarakat,” ujar Dardiri.
Saat ini aksi masih berlangsung dan massa berharap bisa masuk ke gedung dewan untuk meminta jawaban dari wakil rakyat.
Reporter : Anang
