Foto: Gubernur Dedi Mulyadi saat bersama karyawan kebun binatang / tangkapan layar
CIREBON, AJTTV.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bukan sekadar tren, melainkan strategi jitu untuk menekan biaya operasional birokrasi. Kebijakan ini diklaim mampu mengalihkan anggaran “rutin” menjadi anggaran pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Inovasi Sebelum Instruksi Pusat
Berbicara di Cirebon pada Kamis (2/4/2026), Dedi mengungkapkan bahwa Jawa Barat sebenarnya telah mencuri start. Saat pemerintah pusat mulai menguatkan regulasi WFH, Pemprov Jabar sudah menjalankan pola kerja fleksibel ini sejak enam bulan lalu.
”WFH di Jabar itu sudah berlangsung lama. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi dengan optimis.
Pangkas Biaya Listrik hingga BBM
Dedi menjelaskan secara rinci bahwa bekerja dari rumah berdampak langsung pada penurunan “biaya produksi” pemerintah. Dengan berkurangnya aktivitas di kantor, penggunaan fasilitas publik sepertiListrik dan Air, Internet Kantor,Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobilitas ASN dan Anggaran Perjalanan Dinas
Semuanya mengalami penurunan signifikan. Hasilnya, struktur APBD Jabar kini lebih sehat dan berpihak pada rakyat.
”Jabar belanja pegawainya tinggal 30 persen. Sebanyak 60 persen sudah dialokasikan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan,” tegasnya.
Gerakan Jalan Kaki dan Pembatasan Kendaraan
Tak hanya soal internal pemerintahan, Dedi juga mendorong perubahan gaya hidup di masyarakat luas. Ia mengajak para pelajar untuk membiasakan jalan kaki ke sekolah dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor pribadi guna menekan konsumsi energi nasional.
Kebijakan ini memposisikan Jawa Barat sebagai provinsi yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada efisiensi tata kelola dan kesadaran lingkungan.
