Rapat kerja Pansus LKPJ DPRD Trenggalek bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( ari ajttv.com)
TRENGGALEK, AJTTV.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mulai melakukan “pembedahan” terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat perdana yang digelar Senin (06/04/2026), Panitia Khusus (Pansus) memberikan peringatan keras kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua Pansus LKPj, Sukarodin, menegaskan bahwa pergeseran gerbong birokrasi atau rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang baru saja terjadi di lingkungan Pemkab Trenggalek tidak boleh menjadi “tameng” bagi pejabat untuk gagap data.
Pejabat Baru Wajib Kuasai Data
Pansus menyoroti adanya potensi pejabat yang menghindar dari tanggung jawab laporan kinerja dengan alasan baru menjabat dalam hitungan minggu. Sukarodin menegaskan, setiap pejabat yang telah dilantik wajib memahami penuh dokumen pertanggungjawaban yang disajikan kepada legislatif.
“Kami sampaikan secara tegas, tidak ada alasan baru menjabat dua atau tiga minggu. Semua harus clear dan paham terhadap data-data yang disajikan. Rotasi bukan dalih untuk menghindari tanggung jawab atas capaian kinerja tahun lalu,” ujar Sukarodin usai rapat.
Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas
Selain masalah manajerial, Pansus LKPj kali ini bertekad mengubah pola evaluasi. DPRD tidak ingin terjebak dalam angka-angka administratif yang terlihat cantik di laporan, namun minim dampak di lapangan.
Fokus utama Pansus tahun ini adalah outcome atau hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat Trenggalek dari setiap program yang telah menyerap anggaran daerah.
“Kami tidak hanya cukup bermain di tataran angka-angka administratif. Pertanyaannya adalah bagaimana outcome-nya? Apakah program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat atau hanya sekadar habis anggaran,” cetusnya.
Soroti Efisiensi Anggaran dan Isu Nasional
Dalam kerangka evaluasi awal ini, Pansus juga mulai membandingkan capaian daerah dengan kebijakan penghematan yang diinstruksikan pemerintah pusat. Beberapa poin efisiensi ekstrem menjadi perhatian, termasuk pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga kebijakan Work From Home (WFH) guna menekan konsumsi BBM, listrik, dan operasional kantor.
Langkah penghematan ini akan dicermati apakah benar-benar efektif mengamankan postur APBD atau justru mengganggu pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek.
