TULUNGAGUNG, AJT TV.COM – Program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali dihantam isu miring di tingkat daerah. Kali ini, protes keras datang dari wali murid Taman Kanak-Kanak (TK) Taman Indria, Desa Tamanan, Kabupaten Tulungagung. Mereka meradang setelah mendapati paket makanan yang dibagikan kepada anak-anak mereka dinilai jauh dari standar kelayakan, gizi, bahkan disebut “tak manusiawi”.
Paket makanan yang diduga diproduksi oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang bertempat di Eks Cempaka Karangwaru, Tulungagung tersebut memicu kontroversi. Pasalnya, menu yang disajikan untuk anak usia dini tersebut hanya berisi nasi putih, telur goreng, sepotong cokak, dan buah pisang yang kondisinya masih mentah.
Kondisi ini langsung menyulut kemarahan orang tua. Program yang digadang-gadang menjadi solusi penekanan angka stunting dan pemenuhan gizi anak, justru dinilai hanya sekadar formalitas administratif demi menggugurkan kewajiban program.
“Ini Anak Kecil, Bukan Tempat Membuang Menu Asal Jadi!”
Wali murid mempertanyakan parameter “bergizi” dari menu minim yang diterima anak-anak mereka. Anggoro, salah satu wali murid TK Taman Indria Tamanan, meluapkan kekecewaannya secara gamblang. Ia menilai pihak penyedia makanan tidak memiliki empati dan tanggung jawab moral terhadap tumbuh kembang anak-anak.
”Kalau hanya telur goreng, cokak, dan pisang mentah, di mana letak gizinya? Ini anak-anak kecil, bukan tempat membuang menu asal jadi! Ini menu MBG tidak manusiawi,” tegas Anggoro dengan nada geram kepada wartawan, Sabtu (23/5).
Menurut Anggoro, anggaran besar yang digelontorkan negara untuk program MBG seharusnya mampu menyajikan makanan yang sehat, higienis, menarik bagi anak, dan memiliki nutrisi yang seimbang. Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan (monitoring) sebelum makanan tersebut didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Masyarakat Tuntut Transparansi Anggaran dan Pengawasan BGN
Kejadian di TK Taman Indria ini langsung memantik reaksi berantai di tengah masyarakat Tulungagung. Publik kini mempertanyakan bagaimana sistem standardisasi mutu (Quality Control) yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat daerah.
Muncul kekhawatiran besar di masyarakat bahwa program mulia ini berpotensi menjadi ajang bancakan atau lahan efisiensi anggaran yang tidak sehat oleh oknum pelaksana, sehingga mengorbankan kualitas makanan anak-anak.
Para wali murid kini mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi total terhadap SPPG Eks Cempaka Karangwaru selaku penyedia suplai.
”Jangan sampai program bagus rusak hanya karena pelaksanaannya asal-asalan. Anak-anak bukan objek percobaan dan bukan tempat membuang makanan yang tidak layak,” pungkas Anggoro.
Pihak SPPG dan BGN Tulungagung Masih Bungkam
Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi terus berupaya meminta konfirmasi resmi terkait kelayakan menu tersebut. Namun, belum ada keterangan formal yang dikeluarkan oleh pihak manajemen SPPG Eks Cempaka Karangwaru maupun Kepala BGN Kabupaten Tulungagung terkait polemik makanan gratis ini.
