Rapat Banmus DPRD Trenggalek ( Ari Temi ajttv.com)
TRENGGALEK, AJTTV.COM – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Trenggalek secara resmi telah menyusun draf agenda kerja untuk masa sidang bulan Juni hingga Juli 2026. Dalam dua bulan ke depan, fokus utama para legislator adalah menuntaskan pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang saat ini tengah digodok oleh tiga Panitia Khusus (Pansus).
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, mengungkapkan bahwa rapat Banmus yang digelar pada Jumat (29/5/2026) kemarin berfokus mengevaluasi progres kerja dari Pansus I, II, dan III. Berdasarkan laporan dari tim pendamping, progres penyelesaian Ranperda di setiap Pansus dinilai masih perlu dipacu lagi agar target cepat tercapai.
Baca Juga : viral-lagu-mbg-menteri-bahlil-lahadalia-penasaran-dan-cari-sang-pencipta
“Kami menuntut supaya di bulan Juni dan Juli ini semua bisa selesai. Jika nanti Pansus III ternyata belum rampung, kami tetap berikan slot waktu tambahan di bulan Agustus,” ujar Subadianto usai memimpin rapat kedewanan.
Bahas LPJ APBD 2025 Hingga KUA-PPAS 2027
Selain mengejar target penyelesaian lima Ranperda tersebut, Subadianto menegaskan bahwa agenda kedewanan akan sangat padat. Pihaknya harus segera memulai pembahasan krusial mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Begitu pembahasan LPJ rampung, DPRD Trenggalek akan langsung beralih pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan makro anggaran ini dijadwalkan berlangsung intensif mulai akhir Juni hingga Juli mendatang.
Kunker Tetap Berjalan demi Referensi
Meski konsentrasi para anggota dewan akan banyak tersita pada agenda legislasi dan penganggaran di dalam kantor, Subadianto memastikan kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah tetap akan berjalan, walaupun porsinya tidak maksimal.
Baca Juga : cegah-penipuan-digital-registrasi-sim-biometrik-berlaku-penuh-mulai-1-juli-2026
Menurut politisi senior ini, kunker tetap krusial sebagai sarana studi banding untuk mencari referensi tambahan yang valid dari daerah lain.
”Agenda kunker tetap ada meski tidak maksimal. Kami tetap memerlukan referensi luar daerah agar pembahasan LPJ maupun KUA-PPAS 2027 bisa lebih komprehensif dan akurat,” pungkas Subadianto.
