TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama DPRD resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026). Dalam kesepakatan tersebut, total belanja ditetapkan sebesar Rp3,21 triliun dengan pendapatan Rp2,93 triliun, sehingga mencatat defisit Rp286,86 miliar.
Penetapan anggaran ini berlangsung bersamaan dengan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono serta dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan persetujuan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 meliputi Pendapatan Daerah Rp2.932.161.039.149,02,Belanja Daerah Rp3.219.027.489.972,86,Defisit Anggaran Rp286.866.450.823,8,Pembiayaan Netto Rp286.866.450.823,84 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): Rp0
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD atas pembahasan dan penyempurnaan rancangan anggaran hingga tercapai kesepakatan. Ia menyebut hasil pembahasan TAPD dan Badan Anggaran diarahkan untuk menyesuaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Prioritas pembangunan tahun 2027 mencakup peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pengembangan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur berkualitas, serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga mengarahkan perhatian pada pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan ketahanan bencana, serta pelestarian budaya.
Ahmad Baharudin berharap kerja sama eksekutif dan legislatif tetap terjaga agar program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Keselarasan Propemperda dan Kemampuan Keuangan
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menilai Propemperda Tahun 2027 perlu disusun sebagai instrumen legislasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, rancangan peraturan daerah harus relevan dengan persoalan warga serta mendukung pelaksanaan pembangunan secara efektif dan transparan.
Kesepakatan APBD 2027 dan penyampaian Propemperda ini menjadi bagian dari agenda perencanaan anggaran dan pembentukan regulasi daerah untuk tahun anggaran mendatang.









