JAKARTA, AJTTV.COM — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari jaringan perjudian online internasional. Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita aset fantastis senilai Rp28.010.228.458 serta memblokir 322 rekening perbankan yang menjadi sarana penampungan aliran dana haram.
Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, mengungkapkan bahwa penyidikan kasus ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Kasus ini bermula dari patroli siber yang intensif dilakukan oleh Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri sepanjang tahun 2025 terhadap sebuah situs judi online mencurigakan.
”Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Server Luar Negeri dan Modus Rekening Nominee
Dari hasil pendalaman, sindikat judi online ini tergolong licik. Mereka mengoperasikan infrastruktur server di luar negeri—tepatnya di Finlandia dan Amerika Serikat—guna menghindari kejaran aparat penegak hukum. Situs tersebut juga menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, live casino, togel, taruhan olahraga, poker, hingga e-sport, dengan metode pembayaran yang beragam mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, membeberkan modus operandi yang digunakan pelaku untuk mengelabui petugas. Sebagian besar rekening yang diblokir ternyata merupakan rekening nominee atau menggunakan identitas warga lain.
”Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” ungkap Alfret.
Meski sebagian besar situs telah diblokir melalui database Trust Positive bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pengelola sindikat diketahui masih kerap berupaya mengaksesnya menggunakan VPN dengan cara terus mengubah entitas situs.
Komitmen Pemberantasan dan Ancaman Hukum
Hingga kini, Bareskrim Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih terus mendalami aliran dana serta memburu beneficial owner (pemilik manfaat akhir) di balik rekening-rekening penampung tersebut.
Dalam perkara ini, para pelaku dijerat dengan ketentuan berlapis. Penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, diterapkan pula Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
Suhasto menegaskan, pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming kemenangan instan dari judi online.
”Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan,” tegasnya.
Polri turut mengajak masyarakat agar senantiasa berperan aktif melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian online maupun dugaan pencucian uang kepada aparat penegak hukum terdekat.









