–——— (Dok Photo IST)
JAKARTA, AJTTV.COM – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah menghadapi krisis kepercayaan serius setelah Badan Gizi Nasional (BGN) merilis data mengejutkan. Total 5.914 kasus dugaan keracunan terkait konsumsi makanan program MBG teridentifikasi terjadi dalam kurun waktu sembilan bulan, dari Januari hingga September 2025. Dari angka ribuan tersebut, 80% kasus utama dipastikan bersumber dari pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Data BGN menggarisbawahi kegagalan dalam rantai pasok dan penanganan makanan. Mayoritas insiden keracunan—yang sebagian besar dialami anak sekolah—disebabkan oleh kontaminasi bakteri patogen seperti E. Coli dan Salmonella.
Lonjakan Kasus di Tengah Peningkatan Program
BGN mencatat adanya tren peningkatan signifikan, terutama pada paruh kedua tahun ini. Sementara kasus di awal tahun relatif kecil (Januari 94 kasus, Februari 496 kasus), jumlahnya meledak pada Agustus dengan 1.988 kasus dari 40 insiden, dan memuncak pada September dengan 2.210 kasus dari 45 kejadian.
Beberapa daerah menjadi titik panas keracunan tertinggi, di antaranya Kota Bandar Lampung (503 kasus) dan Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 kasus). Hal ini menunjukkan adanya masalah sistemik di lapangan yang melampaui isu lokal.
Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, membenarkan bahwa insiden ini mayoritas terkait dengan ketidaksesuaian prosedur oleh mitra pelaksana dan unsur-unsur terkait. Kontaminasi mikrobiologis ini terdeteksi pada berbagai titik, mulai dari bahan baku yang tidak higienis hingga proses distribusi dan penyimpanan yang lalai.
”BGN berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh dan memastikan setiap langkah dalam rantai pasok makanan bergizi mengikuti standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik dalam konferensi pers, Jumat (26/9/2025) seraya menegaskan bahwa seluruh biaya penanganan medis korban akan ditanggung penuh oleh lembaga.
Sanksi dan Perbaikan Total untuk Jaga Kepercayaan Publik
Menanggapi krisis ini, BGN telah mengambil langkah drastis, termasuk menutup 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP. Penutupan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh mitra pelaksana Program MBG.
Dalam upaya pencegahan ke depan, BGN berjanji akan memperketat pengawasan, melakukan audit mendadak, dan menerapkan pelatihan ulang SOP secara menyeluruh. Selain itu, pengujian laboratorium berkala akan menjadi standar wajib bagi setiap batch makanan yang didistribusikan.
Para ahli kesehatan masyarakat dan gizi menekankan bahwa kunci pemulihan adalah implementasi prinsip traceability, yang memungkinkan pelacakan asal-usul dan penanganan makanan dari hulu ke hilir. Keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat kini menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan Program MBG, yang vital bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia, dapat kembali berjalan aman dan sesuai tujuannya.
Editor : Catur Santoso
