TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Jumlah kemiskinan di Kabupaten Tulungagung cenderung menurun sehingga memangkas alokasi penerima bantuan.
Sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) serta bantuan pangan non-tunai (BPNT) diprediksi menurun pada tahun 2024 ini.
Warga yang sebelumnya masih mendapatkan bantuan tersebut, tahun ini bisa saja tidak lagi mendapatkan karena sudah tidak memenuhi indikator sebagai penerima.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung, Wahyid Masrur menyebut saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan proses verifikasi dan validasi (Verval) data penerima PKH maupun BPNT.
Sehingga kapan bantuan tersebut akan dicairkan atau berapa jumlah pasti KPM-nya di Tulungagung, sampai awal ini sebenarnya masih belum diketahui.
Baca Juga : Korban Banjir Bandang di Kalidawir Tulungagung Terima Bantuan Sembako
“Kita masih menunggu dari pusat kapan dicairkan. Karena PKH BPNT kan masuk ke sistem, nanti dari data yang ada disampaikan ke Bank Penyalur,” jelasnya.
Menurut Masrur , Saat ini masih dilakukan proses verifikasi dan validasi (Verval) oleh Kementerian Sosial sebelum pencairan.
Hanya saja, Wahyid memprediksi jumlah KPM PKH BPNT di Tulungagung mungkin saja menurun.
Meski penurunananya tidak akan terlalu signifikan. Itu menyusul angka kemiskinan di Tulungagung yang menurun.
Diketahui pada tahun 2023 lalu, penerima PKH sejumlah 39.130 KPM. Sementara untuk penerima BPNT, jumlahnya mencapai 81.633 KPM.
“Untuk tahun 2024 ini mungkin menyusutnya mungkin tidak banyak, nanti dipetakan lagi oleh sistem milik Kemensos,” katanya
Baca Juga : Penyegaran Pegawai, KemenPANRB Gelar PANRB Community Fest
Dia menjelaskan penerima dua bantuan tersebut memiliki banyak indikator. Petugas pendamping sosial yang ada terus melakukan pendataan terkait penerimanya.
Pemutakhiran data dilakukan mulai dari tataran desa dengan musyawarah desa (Musdes) hingga data sampai ke Pemerintah pusat.
Dua program tersebut sebenarnya juga disertai dengan program pemberdayaan. Harapannya adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada masyarakat itu bisa menjadi penyokong agar mereka bisa keluar dari garis kemiskinan.
“Tapi kita harus bedakan ya. Orang yang benar-benar tidak bisa lagi keluar dari kemiskinan atau terjebak ke kemiskinan struktural, memang harus diberikan bantuan terus mjenerus.
Tapi ada beberapa yang masih usia produktif dan bisa diberdayakan, itu akan kita berdayakan selain dengan dua bantuan itu,” tutupnya.
Reporter : Anang
