TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengadakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada hari Senin, 30 September 2024.
Acara ini dibuka langsung oleh Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Tri Hariadi, dan dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia (BI) Cabang Kediri serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tulungagung.
Baca Juga : Banteng Tulungagung Sosialisasi Calon Kepala Daerah di Dapil 5
Dalam sambutannya, Pj Bupati Heru Suseno menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah, khususnya dalam sistem pembayaran pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung.
“Kami mengundang kepala OPD yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan retribusi, karena itu acara ini disebut High Level Meeting,” ujarnya.
Bank Indonesia hadir sebagai mitra yang secara intensif memantau capaian indeks elektronifikasi pemerintah daerah.
Heru menyebutkan, pada semester pertama tahun ini, Pemkab Tulungagung telah mencapai 98,8 persen digitalisasi dalam pembayaran pajak. Ia menargetkan capaian 100 persen pada semester kedua tahun ini.
Capaian ini, menurut Heru, patut dibanggakan, mengingat Pemkab Tulungagung masuk dalam lima besar kabupaten dengan capaian digitalisasi tertinggi di Jawa Timur.
“Yang masih kurang adalah pembayaran pajak PBB, pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan BPHTB yang belum sepenuhnya non tunai,” tambahnya.
Heru berharap para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh BI Cabang Kediri untuk mencapai target 100 persen di semester berikutnya. “BI akan membantu dengan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas OPD, dan saat ini capaian kita sudah cukup baik,” jelasnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Lilik Ismiati, menambahkan bahwa salah satu upaya untuk memaksimalkan digitalisasi adalah dengan menghapus pembayaran tunai di wilayah kerjanya.
Baca Juga : Cabub Maryoto Bhirowo Mancing Bareng Relawan dan Simpatisan
Jika ada wajib pajak yang datang untuk membayar secara tunai, akan diarahkan menggunakan metode digital seperti Qris.
“Kami sudah mulai menerapkan ini sejak Agustus, dan kami yakin bisa mencapai target 100 persen,” kata Lilik. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mensosialisasikan hal ini melalui media sosial dan pemerintah desa setempat, untuk memastikan seluruh masyarakat memahami pentingnya pembayaran digital.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan target 100 persen indeks elektronifikasi pemerintah daerah pada semester kedua dapat tercapai.
Reporter : Anang
