TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Pasca kembali munculnya dinamika hukum yang mengguncang Kabupaten Tulungagung, perhatian publik terhadap setiap kebijakan birokrasi menjadi semakin tinggi. Surat Pj Sekda kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penundaan atau kehati-hatian dalam penyerapan anggaran pun memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian memandangnya sebagai langkah antisipatif dan bentuk kehati-hatian administratif, sementara sebagian lain mempertanyakan dampaknya terhadap jalannya pembangunan dan pelayanan publik.
Sikap kritis masyarakat sesungguhnya merupakan hal yang wajar. Tulungagung memiliki pengalaman panjang terkait persoalan tata kelola anggaran dan korupsi politik sejak beberapa tahun terakhir. Rentetan kasus yang menyeret kepala daerah, unsur legislatif, hingga pejabat pemerintahan meninggalkan trauma sosial yang tidak kecil. Dalam kondisi seperti itu, publik menjadi lebih sensitif terhadap segala kebijakan yang berkaitan dengan APBD. Kecurigaan, kekhawatiran, dan tuntutan transparansi muncul sebagai konsekuensi logis dari pengalaman masa lalu.
Namun demikian, masyarakat juga perlu melihat persoalan ini secara objektif dan proporsional. Belum tentu setiap langkah kehati-hatian birokrasi identik dengan kekacauan pemerintahan atau pertanda buruk bagi daerah. Dalam situasi pasca-gejolak hukum, pemerintah daerah memang berada dalam tekanan besar. Banyak pejabat birokrasi cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan anggaran karena khawatir terhadap implikasi hukum di kemudian hari. Fenomena seperti ini sering terjadi di daerah yang sedang menghadapi tekanan pengawasan publik maupun aparat penegak hukum.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan kebijakan tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah langkah itu bersifat sementara, bagian dari evaluasi internal, upaya penyesuaian administrasi, atau strategi penataan ulang tata kelola anggaran agar lebih tertib dan akuntabel. Keterbukaan komunikasi menjadi penting agar ruang publik tidak dipenuhi asumsi dan opini yang berkembang tanpa dasar informasi yang utuh.
Media massa, aktivis, advokat, dan akademisi juga memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan informasi. Kritik terhadap pemerintah daerah harus tetap diberikan sebagai bagian dari kontrol sosial demokratis, tetapi kritik yang sehat seharusnya berbasis data, argumentasi, dan semangat perbaikan. Narasi yang terlalu dramatis tanpa penjelasan yang utuh justru dapat memperkeruh situasi psikologis masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap stabilitas pemerintahan daerah.
Dalam konteks ini, masyarakat Tulungagung perlu mengambil posisi yang dewasa: tetap kritis, tetapi tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Pemerintah perlu diawasi agar tetap transparan dan akuntabel, namun birokrasi juga perlu diberi ruang untuk melakukan pembenahan internal pasca berbagai badai hukum yang terjadi. Daerah ini tidak hanya membutuhkan pengawasan, tetapi juga membutuhkan stabilitas agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Pada akhirnya, surat Pj Sekda tersebut semestinya menjadi momentum refleksi bersama bahwa tata kelola pemerintahan yang sehat memerlukan dua unsur sekaligus: birokrasi yang berhati-hati dan masyarakat yang kritis secara rasional. Jika keduanya berjalan seimbang, maka Tulungagung memiliki peluang untuk bangkit dari bayang-bayang persoalan masa lalu menuju pemerintahan yang lebih tertib, terbuka, dan dipercaya publik.
Opini
By Ahmad Dardiri Syafi’i
