Perwakilan perangkat desa mendatangi DPRD Tulungagung. (Anang)
TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung mendatangi kantor DPRD setempat pada Selasa (19/8/2025). Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dengan menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 10 persen menjadi 13 persen.
Ketua PPDI Tulungagung, Suyono, mengatakan bahwa porsi ADD saat ini sangat minim, sehingga tak hanya gaji perangkat desa yang pas-pasan, tetapi juga operasional desa lainnya. “ADD hanya 10 persen, kebutuhan dasar operasional pemdes sering tidak tercukupi, padahal perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan,” tegasnya.
Saat ini, gaji perangkat desa di Tulungagung hanya Rp2.155.000, jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang mencapai Rp2.470.800. Menurut Suyono, ini ironis. “Jangan sampai perangkat desa yang mengabdi justru penghasilannya kalah dari buruh,” ujarnya.
Tuntutan Gaji dan Jaminan Sosial
PPDI berharap, dengan kenaikan ADD menjadi 13 persen, gaji perangkat desa bisa naik sekitar Rp350.000, sehingga setidaknya bisa setara dengan UMK. Kenaikan ini juga diharapkan bisa meningkatkan insentif untuk RT/RW, BPD, PKK, dan LPM, serta memperluas jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan hingga mencakup jaminan hari tua dan pensiun.
Tuntutan ini dianggap wajar, mengingat beberapa daerah tetangga sudah menerapkan ADD yang lebih tinggi. Contohnya, Blitar (12 persen), Trenggalek (11,5 persen), Nganjuk (12 persen), bahkan Madiun (20 persen).
”Kami tidak hanya bicara soal gaji perangkat desa, tapi juga hak lembaga-lembaga lain yang ada di desa,” kata Suyono.
PPDI berharap DPRD Tulungagung dapat menindaklanjuti tuntutan ini. Jika direalisasikan, kenaikan ADD akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan desa secara menyeluruh.
Reporter : Anang
