FOTO : ILUSTRASI Lembaga 212 Loro Siji Loro Gelar Aksi Damai di DPRD dan Kantor Bupati Tulungagung ( Anang Yulianto ajttv.com)
TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Gelombang tuntutan transparansi anggaran menggema di Kabupaten Tulungagung. Lembaga 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera dipastikan bakal menggelar aksi damai pada Senin, 7 September 2026, untuk mempertanyakan kejelasan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung.
Aksi yang dipusatkan di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tulungagung ini dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap pola keterbukaan informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pemkab Tulungagung dinilai belum transparan merinci alur uang pajak dari kantong rakyat hingga menjadi program pembangunan.
Bukan Sekadar Angka di Dashboard
Baca Juga : Hutan Pine dan Cengkeh di Dongko Trenggalek Terbakar! Petugas Berjibaku Tembus Medan Curam
Ketua Umum Lembaga 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera, Rahmat Putra Perdana, menegaskan penyajian angka di dashboard Bapenda saat ini belum menjawab asas akuntabilitas publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui korelasi riil antara pajak yang disetor dengan manfaat yang diterima.
”Transparansi tidak cukup sekadar memajang angka penerimaan di dashboard. Publik perlu tahu hubungan jelas antara penerimaan pajak, APBD, belanja daerah, hingga hasil nyata di lapangan,” tegas Rahmat, Minggu.
Bongkar Alur Pajak Hingga Kebocoran Anggaran
Dalam permohonan resmi yang dilayangkan ke Polres Tulungagung, massa menuntut transparansi total atas seluruh penerimaan pajak daerah, sekaligus meminta evaluasi mendalam terhadap target dan realisasi pajak tahun anggaran 2025 serta 2026. Masyarakat juga mendesak kejelasan alur masuknya uang pajak ke dalam APBD serta rincian penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut demi memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh warga.
Baca Juga : Komisi II DPRD Trenggalek Rampungkan Raperda P-APBD 2026, Dorong Genteng Lokal Masuk E-Katalog Nasional
Tak hanya itu, aksi ini bakal menyoroti potensi kebocoran anggaran dan besarnya piutang pajak daerah yang masih mengendap. Lembaga 212 Loro Siji Loro menuntut perbaikan sistem pengawasan pemungutan, optimalisasi digitalisasi keterbukaan data perpajakan, hingga evaluasi menyeluruh atas efektivitas pemanfaatan PAD. Rangkaian tuntutan ini ditutup dengan mendesak adanya komitmen konkrit Pemkab Tulungagung untuk terus menjaga keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.
Bentuk Partisipasi, Bukan Konfrontasi
Rahmat menekankan bahwa gerakan ini murni bagian dari kontrol sosial warga dalam mengawal aliran uang rakyat agar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.
Baca Juga : Sempat Hilang Sebulan Naik Sepeda Ontel, Warga Klaten Ditemukan Selamat di Trenggalek
“Pajak itu kontribusi wajib masyarakat. Pengelolaannya harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga Tulungagung secara transparan,” pungkasnya.
Aksi damai direncanakan mulai pukul 09.00 WIB dengan sasaran utama Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dan dilanjutkan ke Kompleks Kantor Bupati Tulungagung. Surat permohonan resmi telah disampaikan kepada pihak Polres Tulungagung untuk pengawalan dan pengamanan selama kegiatan berlangsung.
