SURABAYA, AJTTV.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000 per bulan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 283.119,32 atau setara 11,57 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 2.446.880,68.
Kebijakan pengupahan yang mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang diteken di Surabaya pada 21 November 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa penentuan angka tersebut merupakan jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan ketahanan dunia usaha. Menurutnya, kenaikan upah harus berjalan beriringan dengan iklim investasi yang kondusif agar penyerapan tenaga kerja tetap terjaga.
”Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Indikator Ekonomi dan Rasio KHL
Dalam perumusannya, Pemprov Jatim mengacu pada sejumlah indikator makroekonomi daerah, yakni tingkat inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang menyentuh angka 5,82 persen. Persentase kenaikan UMP sebesar 11,57 persen ini tercatat melampaui laju inflasi daerah.
Selain itu, faktor Kebutuhan Hidup Layak (KHL) turut menjadi acuan krusial. Dengan estimasi KHL Jawa Timur pada 2026 yang mencapai Rp 3.742.675 per bulan, penetapan UMP 2027 mendongkrak rasio pemenuhan KHL menjadi 72,94 persen—meningkat signifikan dari rasio tahun 2026 yang sebesar 65,38 persen.
Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga di Pulau Jawa, nominal UMP Jatim 2027 bersaing ketat dengan DI Yogyakarta yang ditetapkan sebesar Rp 2.725.000, serta lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar Rp 2.655.454. Dari sisi rasio terhadap KHL, capaian Jatim (72,94 persen) juga berada di atas Jawa Tengah (71 persen) dan Jawa Barat (70,62 persen).
Penyesuaian UMK dan Imbauan untuk Pengusaha
Mengingat Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota dengan struktur ekonomi yang bervariasi, Khofifah menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 akan diproses melalui mekanisme terpisah sesuai regulasi yang berlaku. Nantinya, daerah yang telah memiliki ketetapan UMK wajib mengacu pada angka UMK masing-masing.
Di sisi lain, Pemprov Jatim berkomitmen mengawal stabilitas harga bahan pokok dan biaya transportasi agar kenaikan upah nominal benar-benar berdampak nyata pada daya beli masyarakat.
Menjelang pemberlakuan aturan baru pada awal tahun depan, Khofifah mengimbau kalangan pengusaha untuk segera menyiapkan penyesuaian sistem penggajian. Ia menekankan pentingnya dialog yang transparan antara manajemen perusahaan dan pekerja guna mencegah gesekan serta menjaga hubungan industrial tetap harmonis.
”Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,” pungkasnya.









