Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan kabar bahwa ada penyelidikan yang dilakukan terkait dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM).
Hal itu disampaikan Firli dalam sesi tanya jawab konferensi pers penahanan sembilan tersangka pegawai Kementerian ESDM terkait kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6).
“KPK ingin menyampaikan bahwa KPK memang telah melakukan penyelidikan terkait dengan perizinan IUP,” ujar Firli.
Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu enggan bicara banyak terkait proses tersebut. Ia memastikan jajaran penindakan masih terus bekerja.
“Pada saatnya nanti kita akan sampaikan hasilnya. Saya tidak mau mendahului Pak Asep [Asep Guntur Rahayu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK] karena Pak Asep masih bekerja,” imbuhnya.
Firli menepis dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi izin tambang mengalami kebocoran.
“Kita bekerja berdasarkan alat bukti. Jadi, tidak bisa kita masuk dalam ranah perdebatan isu ataupun dinamika di luar, tetapi alat bukti lah yang menentukan,” ucap Firli.
Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, dokumen penyelidikan kasus IUP diperoleh tim KPK saat menggeledah Kantor Kementerian ESDM pada Senin (27/3) lalu.
Awalnya, penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi manipulasi tukin pegawai di Kementerian ESDM, bukan perizinan tambang.
Menurut sumber ini, temuan tersebut membuat bingung tim penyelidik dan penyidik KPK.
Masih menurut sumber ini, tim penyidik saat itu menginterogasi Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite yang ikut dalam serangkaian penggeledahan
Sumber : cnnindonesia
