Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, memberikan keterangan kepada wartawan di lingkungan DPRD Trenggalek (Istimewa)
TRENGGALEK, AJTTV.COM – Pemangkasan drastis Dana Desa (DD) hingga 83 persen oleh pemerintah pusat memicu kegelisahan di tingkat akar rumput. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, meminta para Kepala Desa (Kades) untuk tidak panik dan justru momentum ini harus dijadikan ajang pembuktian kemandirian desa.
Doding menegaskan bahwa desa bukanlah unit administratif baru, melainkan entitas yang sudah berdaulat jauh sebelum NKRI berdiri. Merujuk pada kitab Negarakertagama era Majapahit, istilah desa sudah dikenal sejak tahun 1400-an.
Kembali ke Marwah Asal-Usul
Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Artinya, desa memiliki kewenangan asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
”Kepala desa harus bersikap seperti raja dalam artian positif; mampu berinovasi dan berdaulat. DD dari pusat dan ADD dari kabupaten itu sifatnya stimulan. Kalaupun tidak ada, desa tidak boleh limbung,” ujar Doding saat ditemui awak media, Jumat (27/2/2026).
Tantangan Pembangunan dan Gerai KDMP
Di sisi lain, Ketua Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Trenggalek, Puryono, mengakui bahwa “diet ketat” anggaran ini berdampak langsung pada program pembangunan. Salah satu yang terdampak adalah proyek prioritas pusat, yakni pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sedianya dicicil selama enam tahun melalui DD.
Meski DD dipangkas habis-habisan, Puryono sedikit bernapas lega karena Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Trenggalek tetap aman.
”Kami bersyukur sinergi antara Bupati dan DPRD membuat ADD tidak dipotong. Sekarang tantangannya adalah bagaimana Kades mencari terobosan kreatif untuk tetap melayani usulan masyarakat di tengah keterbatasan,” pungkas Kepala Desa Karangturi tersebut.
