Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin/ Ist
TRENGGALEK, AJTTV.COM – Sebanyak 971 kader Kelompok Operasional Biaya Operasional Keluarga Berencana (POK BOKKB) di Kabupaten Trenggalek menghadapi ketidakpastian besar pada tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Pusat yang resmi menghentikan kucuran dana operasional untuk program Kampung Keluarga Berencana (KB) di wilayah tersebut.
Krisis anggaran ini terungkap dalam rapat evaluasi APBD 2026 antara Komisi IV DPRD Trenggalek bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) baru-baru ini.
Kehilangan ‘Napas’ Operasional
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengungkapkan bahwa hilangnya alokasi dana pusat sebesar kurang lebih Rp448 juta menjadi pukulan telak. Padahal, dana tersebut merupakan tulang punggung operasional para kader yang bergerak langsung di akar rumput.
”Tahun ini pusat tidak lagi menganggarkan dana tersebut. Sementara kita memiliki 971 kader. Kondisi ini tentu menjadi perhatian yang sangat serius,” ujar Sukarodin dengan nada prihatin.
Dilema Fiskal Daerah
Meskipun peran kader POK BOKKB sangat vital sebagai ujung tombak edukasi keluarga dan pengendalian penduduk, APBD Kabupaten Trenggalek saat ini dinilai belum mampu menambal celah tersebut secara mandiri.
Sukarodin menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tentang layanan nyata bagi rakyat. “Kemampuan APBD kita belum sanggup menjangkau pembiayaan itu untuk saat ini. Namun, kami berharap ke depan ada jalan keluar yang bisa kita pikirkan bersama,” tambahnya.
Hingga saat ini, nasib keberlanjutan program Kampung KB di Trenggalek masih menjadi tanda tanya besar, mengingat para kader selama ini bekerja secara sukarela dengan dukungan insentif yang kini terancam hilang sepenuhnya.
