Ratusan Massa GEMPAR Kepung DPRD Tulungagung, Desak KPK Turun Tangan ( Anang yulianto ajttv.com)
TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Eskalasi politik dan pengawasan publik di Kabupaten Tulungagung memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Tulungagung pada Selasa (9/6/2026).
Massa menuntut transparansi total dan mendesak pembersihan praktik dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam aksi yang dikawal ketat tersebut, massa membentangkan spanduk raksasa berisi 11 poin tuntutan keramat.
Baca Juga: Kos Jam-jaman” Disetop! Warga Ngunut Tulungagung Berhasil Paksa Golden Home Stay Taat Aturan
Sorotan tajam tertuju pada pengelolaan anggaran daerah, khususnya dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tulungagung periode 2019–2024 yang dinilai publik masih diselimuti misteri.
Desak KPK Bongkar Dana Pokir
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Wahyudi, tampil di depan memimpin pergerakan massa. Dengan lantang, ia menuntut agar data dan informasi terkait Pokir DPRD dibuka lebar-lebar tanpa ada yang ditutupi.
”Keterbukaan ini harga mati! Ini penting untuk menjawab kecurigaan publik dan memastikan uang rakyat tidak menguap begitu saja,” tegas Wahyudi dalam orasinya yang disambut gemuruh riuh massa aksi.
Tak main-main, GEMPAR juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun gunung melakukan pendalaman mendalam terhadap program-program Pokir DPRD selama beberapa tahun terakhir.
Langkah ini dinilai krusial guna mengendus dan menyapu bersih potensi penyimpangan yang merugikan hajat hidup orang banyak.
Beri Warning Keras ke OPD: “Kalau Tidak Mampu, Ganti!”
Tidak hanya menyasar internal legislatif, Wahyudi juga melayangkan peringatan keras (warning) kepada jajaran birokrasi, khususnya para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tulungagung.
Ia mewanti-wanti agar seluruh OPD tidak main-main dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Wahyudi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan menoleransi pejabat yang bekerja setengah hati atau hanya sekadar cari aman.
Baca Juga: Aksi Tanam Pohon Pisang, Warga Tanggunggunung, Tulungagung Desak Perbaikan Jalan
Jika ada kepala dinas atau jajaran OPD yang dinilai memble dan tidak mampu merealisasikan program kerja dengan baik, GEMPAR menuntut Plt Bupati untuk segera melakukan evaluasi total hingga pergantian jabatan.
”Kami ingatkan kepada seluruh OPD, jangan main-main dengan tupoksi kalian! Jika tidak mampu bekerja untuk rakyat dan gagal mengeksekusi anggaran, lebih baik mundur atau diganti dengan yang lebih kompeten!” ancam Wahyudi disambut teriakan setuju dari para demonstran.
Plt Bupati dan Ketua DPRD Temui Massa
Ketegangan sempat mereda ketika Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, bersama Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, bersedia keluar dari gedung dan menemui langsung para demonstran di jalanan.
Di hadapan dua pucuk pimpinan daerah tersebut, perwakilan GEMPAR menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kontrol sosial murni dari masyarakat yang rindu akan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan prorakyat.
Baca Juga: Aliansi Masyarakat Tulungagung demo tolak Klan Baalawi
Selain isu korupsi dan Pokir maut, massa juga melempar sejumlah rapor merah dan tuntutan strategis lainnya, antara lainPercepatan penyerapan anggaran daerah yang dinilai lambat, Evaluasi ketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu Penyelesaian darurat sampah dan peningkatan fasilitas kesehatan dan juga Perbaikan fasilitas publik, mulai dari Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga desakan pemasangan CCTV di titik rawan kriminalitas Tulungagung.
GEMPAR menegaskan, aksi hari ini barulah awal. Mereka berjanji akan terus mengawal sebelas tuntutan tersebut sampai ada tindakan nyata yang konkret dari pemerintah daerah, DPRD, maupun aparat penegak hukum. Tulungagung tidak sedang baik-baik saja jika transparansi anggaran masih menjadi barang mahal!
