JAKARTA, AJTTV.COM— Pencabutan suket penyetaraan pendidikan Gibran tersebut disampaikan secara resmi oleh pihak Kemendikdasmen selaku tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam persidangan, tim hukum Kemendikdasmen menyatakan bahwa surat pencabutan telah diserahkan kepada Ketua PTUN Jakarta serta majelis hakim pada Kamis pagi.
”Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua PTUN Jakarta di pagi hari tadi,” ujar kuasa hukum Kemendikdasmen di hadapan majelis hakim.
Dengan dicabutnya objek sengketa secara faktual, pihak kementerian memohon kepada majelis hakim agar proses pemeriksaan lanjutan dalam perkara tersebut dapat dihentikan.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan hukum atas pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 3 Oktober 2026. Putusan kasasi tersebut sekaligus menguatkan rangkaian proses hukum sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan putusan PTUN Jakarta terkait gugatan administratif mengenai suket penyetaraan pendidikan dari luar negeri yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 lalu.
Sebagai informasi, sengketa terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 ini sebelumnya bergulir di ranah hukum melalui gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke PTUN Jakarta. Setelah melalui proses peradilan tingkat pertama hingga banding, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon dan menyatakan suket tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Terpisah, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada Kamis (12/11/2026) mengonfirmasi bahwa pencabutan tersebut ditetapkan lewat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.
”Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril.
Yusril menilai langkah pemerintah ini bukan sekadar tindakan administratif biasa, melainkan bentuk kewajiban pejabat pemerintahan dalam mematuhi putusan pengadilan sesuai amanat Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
