KEDIRI, AJTTV.COM — Praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit di tubuh perbankan pelat merah kembali dibongkar aparat penegak hukum. Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri resmi menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi fasilitas kredit pada salah satu bank BUMN di Kota Kediri, yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp1,3 miliar.
Ketiga oknum yang kini menyandang status tahanan tersebut masing-masing berinisial NAW (46), LPM (43), dan FMN (34). Berdasarkan peranannya dalam struktur perbankan, NAW menjabat sebagai Kepala Unit sekaligus pejabat pemutus kredit, sementara FMN dan LPM bertindak sebagai Mantri atau pejabat pemrakarsa pengajuan kredit.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Kediri, Ery Adi Wibowo, mengonfirmasi bahwa penahanan dilakukan demi kelancaran proses penyidikan untuk 20 hari pertama.
”Penahanan terhadap ketiganya telah kami lakukan sejak Selasa, 10 November hingga 29 November 2026 mendatang,” ungkap Ery saat memberikan keterangan pers, Jumat (13/11/2026).
Perkara rasuah ini merupakan akumulasi penyimpangan penyaluran kredit yang berlangsung selama kurun waktu empat tahun, yakni sejak 2020 hingga 2024. Dalam membongkar konstruksi perkara ini, tim penyidik telah maraton memeriksa sekitar 60 orang saksi, baik dari jajaran internal perbankan maupun pihak eksternal yang bersinggungan dengan pencairan dana.
Tak hanya saksi fakta, penyidik juga menggandeng empat ahli—terdiri dari ahli hukum pidana, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga pakar perkreditan perbankan—untuk memperkuat alat bukti. Adapun besaran kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar dikantongi penyidik setelah menerima hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Ery membeberkan, modus operandi para tersangka ialah mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) saat memverifikasi kelayakan calon nasabah. Penyidik menemukan adanya rekayasa administrasi, di mana calon debitur yang sejatinya tidak memiliki unit usaha dibuat seolah-olah memenuhi kriteria penerima kredit. Selain usaha fiktif, ditemukan pula manipulasi atau penggelembungan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
”Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis kelayakan debitur sama sekali tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” tegas Ery.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun kurungan penjara. Saat ini, penyidik Kejari Kota Kediri terus mematangkan kelengkapan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.
