TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung memastikan penyaluran dana bantuan keuangan politik (Banpol) tahun anggaran 2026 telah tuntas 100 persen. Anggaran sebesar Rp4,5 miliar yang bersumber dari APBD tersebut telah diterima seluruh partai politik (parpol) pemilik kursi parlemen sejak Juli lalu.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Bakesbangpol Tulungagung, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa bantuan ini bersifat eksklusif bagi parpol yang berhasil mengamankan kursi di DPRD Tulungagung. Partai non-parlemen dipastikan tidak masuk dalam daftar penerima.
”Ada 10 partai politik yang mendapat alokasi Banpol yang bersumber dari APBD Tulungagung,” ungkap Budi saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Kesepuluh parpol penerima tersebut meliputi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, Hanura, dan PPP. Meski sama-sama menerima kucuran dana, nominal yang dikantongi masing-masing partai bervariasi.
Budi menerangkan, kalkulasi besaran bantuan mengacu pada perolehan suara sah masing-masing parpol pada pemilu sebelumnya, dengan indeks harga Rp7.000 per suara.
”Besaran dana Banpol didasarkan pada perolehan suara masing-masing partai politik. Satu suara sah akan mendapat Rp7.000,” jelasnya.
Berdasarkan formula perhitungan tersebut, PDI Perjuangan tercatat sebagai penerima porsi anggaran terbesar di Tulungagung. Sebaliknya, PPP menjadi partai dengan nominal penerimaan paling minim.
Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa penggunaan dana Banpol telah diatur ketat, yakni diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi kader maupun masyarakat, serta menunjang operasional kesekretariatan partai.
Sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah, seluruh parpol penerima wajib menyusun dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada awal tahun depan.
”Partai politik yang menerima Banpol 2026 wajib membuat laporan pertanggungjawaban di bulan Januari 2027 mendatang,” pungkasnya.









