BLITAR, AJTTV.COM – Sikap tegas ditunjukkan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota dalam menindak pelanggaran kode etik internal. Seorang oknum personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) berinisial DW dijatuhi sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menjalin hubungan terlarang dengan istri prajurit TNI.
Kepastian sanksi berat tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul Anwar, saat memaparkan duduk perkara hasil pemeriksaan internal kepolisian, Minggu (22/11/2026).
Samsul mengungkapkan, kasus perselingkuhan tersebut bermula pada Juni 2026 lalu. Kala itu, DW meminta nomor ponsel seorang perempuan yang berstatus sebagai istri sah dari anggota TNI berinisial FFA. Intensitas komunikasi keduanya terus berlanjut hingga berujung pada hubungan terlarang, bahkan sempat bertemu di salah satu hotel di wilayah Kota Blitar.
“Berawal dari pertemuan pada bulan Juni 2026 tersebut, keduanya menjalin komunikasi dan akhirnya menjalani hubungan terlarang,” ungkap AKP Samsul Anwar.
Tabir perselingkuhan itu akhirnya terbongkar setelah FFA selaku suami sah mengendus kedekatan terlarang istrinya dengan oknum polisi tersebut. Tidak terima dengan perbuatan itu, FFA segera membuat laporan resmi ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Blitar Kota.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Propam langsung memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait. Dalam proses pemeriksaan, baik DW maupun istri prajurit TNI tersebut tidak mengelak dan mengakui perbuatan mereka.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, oknum anggota mengakui perbuatannya. Mengetahui hubungan tersebut, anggota TNI tersebut kemudian melaporkan kejadian ini ke Propam Polres Blitar Kota. Kami memintai keterangan kepada keduanya, dan dari hasil pengakuan tersebut keduanya mengakui atas perbuatannya,” terang Samsul.
Berbekal pengakuan serta alat bukti pemeriksaan, Polres Blitar Kota langsung menggelar sidang komisi kode etik profesi Polri terhadap DW. Majelis sidang pun memutuskan menjatuhkan sanksi terberat berupa PTDH dari dinas kepolisian.
“Saat ini untuk kasus tersebut sudah dilaksanakan sidang kode etik dan dijatuhi sanksi PTDH. Untuk selanjutnya, kami masih menunggu hasil dari tingkat pusat,” pungkas AKP Samsul Anwar.
Penjatuhan sanksi pemecatan ini menjadi penegasan komitmen institusi kepolisian dalam menjaga marwah, disiplin, serta menindak setiap bentuk pelanggaran personel secara transparan tanpa pandang bulu.









