| Komisi B DPRD Tulungagung bakal menganggarkan dana buffer stock (stok penyangga) obat penyakit mulut dan kuku (PMK), Foto : pemkabtulungagung |
TULUNGAGUNG , AJTTV.COM – Komisi B DPRD Tulungagung bakal menganggarkan dana buffer stock (stok penyangga) obat penyakit mulut dan kuku (PMK) di Perubahan APBD Tulungagung 2022.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Sofyan Heryanto mengatakan Penganggaran tersebut bertujuan agar kasus PMK di Tulungagung dapat segera tuntas dan meringankan para peternak.
“Nanti di PAK APBD 2022 akan menambah obat untuk vitamin ternak terjangkit PMK yang pengadaanya dari Pemkab atau Dinas Peternakan untuk buffer stock,” ujarnya , Jumat (24/6/2022).
Sofyan berharap dengan tambahan dana tersebut hewan ternak terjangkit PMK cepat terselesaikan kasusnya.
“Jangan sampai datangnya PMK paling akhir, keluarnya juga paling akhir,” tuturnya.
Meski demikan Sofyan belum bisa memastikan besaran anggaranya. Komisi B akan membicarakan kembali penghitungan besarannya dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.
Hal sama disampaikan anggota komisi B Misbah.Menurutnya dalam mengatasi PMK harus disediakan dana yang cukup. Utamanya, untuk memberikan subsidi pada peternak yang hewan ternaknya terjangkit PMK.
“Dengan adanya subsidi obat PMK agar hewan ternak cepat sehat. Tambahan anggaran untuk itu bisa dianggarkan di PAK APBD 2022,” paparnya.
Selain itu, Komisi B DPRD Tulungagung juga mempertanyakan kondisi terkini terkait penyebaran PMK di Kota Marmer. Termasuk terkait rencana pembukaan pasar hewan pada Sabtu (25/6) mendatang.
Komisi B meminta saat dibukanya kembali pasar hewan tidak melibatkan pedagang dari luar kota atau luar daerah. Hal ini untuk mengantisipasi semakin meledaknya kasus PMK akibat penularan dari ternak yang didatangkan dari luar daerah.
“Boleh dibuka (pasar hewan). Tetapi tidak boleh ambil luar daerah. Kalau kebutuhan daging kurban sudah cukup, mengapa harus di datangkan dari luar,” tandasnya.
Sementara itu, Kadin Peternakan dan kesehatan hewan Mulyanto menyebut persediaan obat untuk penyembuhan hewan ternak terjangkit PMK masih mencukupi. “Pengobatan untuk peternak rakyat tidak berbayar atau gratis. Sedang untuk pelaku usaha berbayar,” katanya.
Soal jumlah hewan ternak yang sudah terjangkit PMK , Mulyanto menyatakan belum begitu parah. Dari 170 ribu ekor populasi hewan ternak di Tulungagung, baru 816 ekor di antaranya yang terjangkit PMK. “Jadi belum ada 0,5 persennya. Tidak begitu parah,” terangnya.
Mulyanto mengungkapkan sudah mengusulkan pengadaan 25 ribu vaksin PMK ke Pemprov Jatim, utamanya untuk vaksinasi ternak sapi perah. “Informasinya minggu depan vaksin PMK sudah turun ke Tulungagung,” bebernya.
Penulis : Evan
