TULUNGAGUNG, AJTTV.COM — Riuh rendah aspirasi masyarakat kembali mengguncang ruang serap suara wakil rakyat. Di hadapan 150 orang peserta—yang turut dihadiri oleh sejumlah bakal calon kepala desa (Cakades)—titik nadir kekecewaan warga tumpah ruah. Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 2, khususnya Kecamatan Rejotangan, disinyalir menjadi salah satu kawasan yang paling terisolasi dari sentuhan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Kritik tajam ini mengemuka dalam agenda reses Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi PDI Perjuangan, Joko Tri Asmoro. Dalam forum interaktif tersebut, warga secara terang-terangan menagih realisasi janji pemerintah terkait karut-marut infrastruktur yang tak kunjung usai.
Infrastruktur Jalan Hancur dan Irigasi Mangkrak
Permasalahan utama yang menjadi sorotan pedas warga di Dapil 2 adalah kondisi infrastruktur jalan raya dan poros antarwilayah di Kecamatan Rejotangan yang mayoritas mengalami kerusakan parah dan luput dari penanganan pemerintah. Tak hanya itu, banyaknya jaringan gorong-gorong serta saluran irigasi yang mendesak dinormalisasi demi menyelamatkan sektor pertanian warga juga seolah diabaikan.
Di tengah lesunya sektor infrastruktur, warga juga mendesak masifnya kucuran program hibah pemberdayaan masyarakat, khususnya yang menyasar sektor kepemudaan (olahraga) serta dukungan nyata bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas.
Sorotan Kritis Joko Tri Asmoro: Kinerja PUPR Lamban & Regulasi Menjerat Rakyat
Menanggapi gelombang keluhan tersebut, Joko Tri Asmoro tidak menutup mata. Ia melayangkan kritik keras terhadap institusi eksekutif, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai lamban dan minim respons dalam mengeksekusi perbaikan infrastruktur jalan yang dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, birokrasi yang lelet berdampak langsung pada terhambatnya roda perekonomian warga di tingkat bawah.
Selain menyoroti kinerja instansi teknis, Joko Tri Asmoro juga membedah akar persoalan terhambatnya penyerapan usulan program di masyarakat.
“Salah satu batu sandungan utama mandeknya realisasi bantuan adalah penerapan aturan pembatasan minimal usia kelompok penerima hibah.” Terang Joko Tri saat dihubungi wartawan, Selasa (10/11/2026)
Di Kabupaten Tulungagung, pedoman teknis terbaru ini dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos. Kebijakan ini biasanya disosialisasikan dan dipertegas kembali melalui Surat Edaran (SE) Bupati Tulungagung agar dipatuhi oleh seluruh kelompok masyarakat (Pokmas), ormas, lembaga, atau organisasi keagamaan yang ingin mengajukan proposal bantuan.
Aturan mengenai batas minimal waktu terbentuknya kelompok masyarakat ini merujuk pada regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Regulasi administratif yang kaku ini dinilai banyak pihak sebagai aturan yang justru mematikan ruang gerak kelompok-kelompok masyarakat baru dan UMKM perintis, padahal kebutuhan riil di lapangan jauh lebih mendesak ketimbang sebatas syarat formalitas di atas kertas.
Melalui forum reses bersama ratusan konstituen dan bakal calon pemimpin desa ini, Joko Tri Asmoro berkomitmen untuk terus mendesak eksekutif agar segera melakukan evaluasi total terhadap lambannya kinerja dinas terkait serta meninjau ulang regulasi yang membelenggu hak-hak dasar masyarakat di Dapil 2.
