BLITAR, AJTTV.COM — Rencana pengalokasian dana hibah miliaran rupiah untuk pembangunan wisata religi Yayasan Sabilu Taubah milik Gus Iqdam akhirnya dipastikan batal setelah menuai gelombang kritik keras dari masyarakat. Baik Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur kompak mencoret dan menolak usulan anggaran jumbo tersebut dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai, mengungkapkan bahwa pembatalan ini terjadi lantaran pihak eksekutif memutuskan untuk tidak melanjutkan usulan dana hibah tersebut ke hadapan legislatif. Keputusan itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama eksekutif pada Senin (9/11/2026).
Menurut Rifai, meski pihak legislatif tidak mempertanyakan secara rinci alasan pencoretan tersebut, gelombang penolakan publik—khususnya dari netizen di media sosial yang menilai permohonan hibah ini tidak patut—turut memengaruhi keputusan politis ini. “Netizen juga merupakan suara masyarakat,” tegas Rifai yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.
Senada dengan hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDIP, Aryo Nugroho, menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, usulan dana hibah tersebut sengaja ditahan (pending) dan dipastikan tidak masuk dalam APBD 2027.
Di tingkat provinsi, langkah tegas serupa juga diambil. Sekda Pemprov Jawa Timur, Adhy Karyono, secara blak-blakan menegaskan bahwa pihaknya menolak mentah-mentah proposal permohonan dana hibah bernilai fantastis yang diajukan oleh Yayasan Sabilu Taubah Gus Iqdam. Kebijakan ini diambil dengan dalih perlunya rasionalisasi anggaran serta seleksi ketat dalam mengelola keuangan daerah.
Sebelumnya, polemik ini bermula dari pernyataan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, yang mengonfirmasi adanya pengajuan dana hibah fantastis. Pemkab Blitar awalnya mengusulkan Rp4,7 miliar yang sempat dipangkas legislatif menjadi Rp2,3 miliar, sementara pengajuan terpisah ke Pemprov Jatim mencapai Rp25 miliar. Wabup Beky berdalih bahwa majelis tersebut telah mendongkrak pertumbuhan UMKM lokal sehingga layak diberi dukungan anggaran.
Kendati demikian, dengan dicoretnya pos anggaran tersebut dari APBD 2027, DPRD Kabupaten Blitar memastikan bahwa alokasi dana yang batal cair ini akan dialihkan sepenuhnya untuk program kemasyarakatan yang dinilai jauh lebih mendesak dan membutuhkan, mengingat kekuatan fiskal APBD 2027 yang mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran.
