JAKARTA, AJTTV.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026) setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota yang hadir dan mengetok palu pengesahan.
Proses legislasi regulasi ini diawali penyelesaian pembahasan tingkat I oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah setelah menggelar puluhan rapat dengar pendapat dan dengar pendapat umum sejak September 2025. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pengesahan ini sebagai akhir dari penantian panjang masyarakat yang telah berlangsung sekitar 17 hingga 18 tahun sejak gagasan awal regulasi tersebut bergulir.
Selain menyasar tindak pidana korupsi, undang-undang ini juga mengatur perampasan aset dari tindak pidana lain yang telah disepakati. Cakupannya meliputi tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak korban, seperti praktik investasi maupun perdagangan saham bodong.
Terkait penegakan hukum dan tata kelola barang sitaan, Habiburokhman menegaskan bahwa aturan ini tetap mempertahankan ancaman pidana pokok bagi para pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di saat yang sama, undang-undang ini mengatur mekanisme penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset yang dilaksanakan oleh badan berwenang.
Dengan disahkannya regulasi ini dalam Rapat Paripurna DPR RI, proses selanjutnya akan memasuki tahapan administrasi perundangan sebelum diterapkan secara resmi di lapangan.









