JAKARTA, AJTTV.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan langkah efisiensi besar-besaran dalam tata kelola pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui perhitungan ulang kebutuhan operasional dan perbaikan skema insentif dapur penyedia, BGN berhasil menghemat serta mengembalikan anggaran sebesar Rp38 triliun ke kas negara.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa dari total alokasi awal sebesar Rp268 triliun, BGN menilai pelaksanaan program cukup dijalankan dengan dana sekitar Rp229 triliun tanpa mengurangi esensi pemenuhan gizi masyarakat.
”Sampai dengan 100 hari ini, dari mulai kami dilantik, kami telah membuat efisiensi anggaran. Dari Rp268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun yang kemudian kami kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono dalam agenda ‘Transformasi MBG 2.0’ di Usmar Ismail Hall, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Reformasi Skema Pembayaran Insentif Dapur
Poin utama efisiensi ini bersumber dari pembenahan skema pembayaran insentif bagi dapur penyedia makanan. Sebelumnya, sistem menerapkan tarif tetap (flat) Rp6 juta per dapur tanpa memperhitungkan jumlah porsi yang disiapkan.
Sistem lama tersebut dinilai memicu pemborosan ketika diterapkan pada dapur yang hanya melayani 500 hingga 1.200 porsi per hari, karena alokasi insentif idealnya adalah Rp2.000 per porsi (ompreng) dengan target kapasitas 3.000 porsi.
Sejak 5 Oktober 2026, BGN resmi mengubah aturan pembayaran menjadi proporsional berdasarkan jumlah porsi riil yang disajikan. Langkah pembenahan ini diperkirakan memberi penghematan tambahan sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun 2026.
Melalui arah baru ‘Transformasi MBG 2.0’, BGN menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan mutu layanan, memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta menjaga akuntabilitas penggunaan dana negara.
