BLITAR, AJTTV.COM – Masa dari Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Senin (18/9/2023).
Dalam aksinya, massa demonstran menuntut agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemkab Blitar. Beberapa dugaan korupsi tersebut mencakup masalah sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar, pengelolaan PDAM, serta pengelolaan aset tanah bengkok di beberapa kelurahan.
Baca Juga : Bupati Tulungagung Pamitan Dengan ASN dan Kepala Desa di Pucanglaban
Koordinator Lapangan GPI Jaka Prasetya, dalam orasinya menyampaikan , terdapat banyak indikasi kuat adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan masyarakat di lingkup Pemkab Blitar. Beberapa di antaranya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar senilai 294 juta rupiah per tahun, dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat terkait dengan proyek, serta penyewaan aset tanah di beberapa kelurahan.
“Kita melihat banyak sekali indikasi kuat adanya KKN yang merajalela di lingkup Pemkab Blitar. Semua permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku,” ungkap Jaka Prasetya.
GPI berencana akan terus melakukan aksi demonstrasi dan mengawal perkembangan kasus ini jika tidak ada tindak lanjut yang memadai terkait dugaan KKN di Pemkab Blitar. Mereka bertekad agar pihak penegak hukum dapat mengungkap dan memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tindak KKN di Kabupaten Blitar.
Baca Juga : Menkominfo Instruksikan Percepat Sapu Bersih Judi Online
“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini sampai pihak penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak KKN di Pemkab Blitar,” tegas Jaka Prasetya.
Reporter : Hari
