AJTTV.COM – Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengkritik banyaknya perwira tinggi Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri harus ingat bahwa lembaga yang ia pimpin bukanlah instansi kepolisian.
\”ICW ingin mengingatkan kepada Firli Bahuri bahwa tempat ia bekerja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bukan kantor Kepolisian Republik Indonesia,\” kata Kurnia, Sabtu (19/9/2020).
Kritik tersebut disampaikan Kurnia menyusul beredarnya hasil seleksi pegawai KPK, di mana terdapat enam anggota Polri yang terpilih menduduki jabatan strutktural KPK.
Mereka adalah Brigjen Polisi Setyo Budiyanto selaku Deputi Pendindakan serta Kombes Didik Agung Widjanarko, Kombes Agung Yudha Wibowo, Kombes Bahtiar Ujang Purnama, Kombes Kumbul Kuswijanto Sudjadi, dan Kombes Yudhiawan selaku Koordinator Wilayah.
ICW mencatat hingga kini terdapat empat orang perwira tinggi Polri yang mengisi jabatan di KPK yaitu Komjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Irjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan KPK, Brigjen Polisi Setyo Budiyanto sebagai Direkrut Penyidikan, dan Brigjen Polisi Endar Priartono sebagai Direktur Penyelidikan.
\”Bahkan kemungkinan lima orang yang nantinya mengisi posisi Koordinator Wilayah juga akan dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal bintang satu. Jadi, total perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan strategis di KPK ada sembilan orang,\” kata Kurnia.
Kurnia mengatakan, banyaknya perwira tinggi Polri yang bertugas di KPK dapat menimbulkan persepsi akan terjadinya konflik kepentingan. \”Khususnya pada konteks penindakan, bagaimana publik akan percaya bahwa mereka akan objektif ketika menangani perkara yang melibatkan oknum di Kepolisian?\” kata Kurnia.
Ia juga khawatir keberadaan perwira tinggi Polri dapat menyebabkan potensi loyalitas ganda, karena memiliki dua atasan sekaligus, yaitu Ketua KPK dan Kapolri.
Kurnia menegaskan, ICW tidak serta merta menolak anggota institusi tertentu untuk menduduki jabatan di KPK. \”Akan tetapi, jika institusi tersebut belum sepenuhnya berhasil memberantas korupsi, bukan kah lebih baik mereka diberdayakan saja di tempat asalnya?\” ucap Kurnia.
Dikutip Dari : nasional.kompas.com
