Kepala Seksi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar saat memberikan keterangan pada Senin, 20 Oktober 2025. (Hari ajttv.com)
BLITAR, AJTTV.COM – Publik digemparkan oleh kabar penggerebekan seorang oknum Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Polres Blitar Kota, yang terjadi di sebuah hotel di Kota Batu, Jawa Timur. Peristiwa yang dilaporkan oleh suami sah Polwan tersebut diduga melibatkan hubungan terlarang dengan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kepala Seksi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar, membenarkan bahwa anggota yang terlibat adalah personel dari Polres Blitar Kota. Namun, karena lokasi penggerebekan berada di wilayah hukum Polres Batu, penanganan kasus ini dibagi menjadi dua fokus, Penanganan Pidana/Umum Ditangani oleh Polres Batu dan Penanganan Etik Internal Ditangani oleh Polres Blitar Kota.
”Betul, memang ada anggota Polres Blitar Kota terkait kejadian itu. Karena kejadiannya di Batu, maka yang menangani adalah Polres Batu. Polres Blitar Kota hanya menangani dari sisi etiknya,” jelas Iptu Samsul, Senin (20/10/2025).
Keterlibatan Pejabat dan Bantahan Narkoba
Fakta menarik dari penyelidikan awal adalah keterlibatan seorang pejabat publik. Iptu Samsul Anwar mengonfirmasi bahwa pria yang diduga berselingkuh dengan Polwan tersebut adalah anggota DPRD.
Namun, ada keterangan penting dari kepolisian: saat penggerebekan berlangsung, pria anggota dewan tersebut dikonfirmasi tidak berada di kamar hotel. Keterlibatan pria tersebut baru terungkap setelah Polwan yang bersangkutan menjalani pemeriksaan. “Setelah pemeriksaan, pengakuannya demikian,” tambah Samsul.
Selain itu, Samsul dengan tegas membantah isu yang sempat beredar di media sosial mengenai penemuan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam penggerebekan tersebut. “Soal sabu-sabu itu tidak benar… Fokus kami hanya pada penanganan etik,” tegasnya.
Ancaman Sanksi Etik dan Transparansi Penanganan
Saat ini, Polwan tersebut telah diserahkan dan menjalani pemeriksaan intensif di Polres Batu untuk mendalami unsur pidana. Sementara itu, Polres Blitar Kota memastikan akan memproses sanksi etik internal sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Polri.
Kasus yang melibatkan dua unsur publik—seorang penegak hukum dan pejabat daerah—ini telah menjadi perbincangan luas. Kepolisian berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan, memastikan sanksi tegas akan diberikan jika terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri.
