Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya bakal memanggil Kemendikbud untuk meminta penjelasan ihwal kejanggalan seputar Program Organisasi Penggerak (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya bakal memanggil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait Program Organisasi Penggerak (POP).
“Selanjutnya kami akan panggil tim Kemendikbud, apakah benar-benar ini membuat tidak efektif atau tidak efisien,” ungkapnya melalui konferensi video, Rabu (29/7).
Hal tersebut, katanya, bakal dilakukan setelah pihaknya mengumpulkan laporan dan masukan dari pihak organisasi masyarakat. Ia mengatakan hingga kini KPK masih mendalami perkara POP untuk memastikan tidak ada penyelewengan uang negara.
Selain itu, KPK juga ingin memastikan dana yang dianggarkan dalam POP tidak boros dan bisa digunakan secara efektif. Terlebih jumlah anggaran POP termasuk besar, yakni Rp595 miliar.
“Harus dijaga efisiennya. Jangan sampai tujuan [program]nya sampai tapi boros. Karena dana negara bukan cuma untuk ini. Banyak kebutuhan lain yang dibutuhkan bangsa kita,” lanjutnya.
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menyampaikan pengumuman organisasi masyarakat POP yang tidak memiliki rekam jejak digital.
“Ada Yayasan Kepulauan Sukses Mandiri di Maluku Utara. Kapan verifikatornya ke Ternate mengecek, apakah benar yayasan tersebut ada? Saya cek di internet, ternyata nggak ada rekam jejak digitalnya,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu Achmad Zuhri melalui konferensi video, Rabu (29/7).
Ia menilai penemuan ini janggal dan perlu dijelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pihak terkait. Terlebih ormas tersebut merupakan salah satu yang bakal mendapat hibah dana terbesar, yakni mencapai Rp20 miliar.
Menurut data pengumuman peserta yang lolos evaluasi proposal POP, Yayasan Kepulauan Sukses Mandiri lolos kategori gajah. Mereka bakal melakukan pelatihan kepada guru SD di Ternate, Maluku Utara.
Materi pelatihan yang bakal disampaikan berjudul “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendampingan Pendidikan Kreatif Multisektor (Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat di Provinsi Maluku Utara)”.
Selain itu, Zuhri juga mempertanyakan sasaran pelatihan yayasan tersebut hanya di satu kota. Padahal biaya yang digelontorkan Kemendikbud bisa mencapai Rp20 miliar untuk dua tahun.
“Berapa sih banyak guru di Ternate? Kepala sekolah di sana? Coba bandingan dengan sasaran ormas lain. Apakah sudah tepat sasaran? Apakah tim independen yang disampaikan sudah benar-benar seleksi turun ke lapangan,” ujarnya.
Kejanggalan juga ditemukan oleh pihaknya pada Yayasan Nurhidayah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yayasan ini lolos pada kategori gajah dan akan melatih guru SMP di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.
Materi pelatihan yang akan disampaikan berjudul Baby Method English. Hal ini pun menuai banyak kritik karena diduga tidak kompeten dijadikan materi pelatihan guru SMP.
“[Yayasan itu] tidak ada alamat yang jelas, kondisi perusahaannya gimana. Saya kira Kemendikbud kapan visit juga nggak tahu. Katanya kan harus verifikasi dan seterusnya. Apa iya bener?,” tambahnya.
Dalam hal ini Zuhri mendesak hal ini perlu dijelaskan Kemendikbud dengan rinci. Ia menilai penjelasan tersebut lebih ditunggu publik dari Mendikbud Nadiem Makarim, ketimbang menyampaikan permintaan maaf seperti yang dilakukan Selasa (28/7) lalu.
“Kemarin minta maaf ke NU, Muhammadiyah, PGRI, saya kira bukan seperti cara merekonsiliasi sesuatu yang sudah carut marut,” tambahnya.
Dikutip Dari :cnnindonesia.com