TULUNGAGUNG, AJTTV.COM— Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung pada awal tahun anggaran 2026 dilaporkan masih sangat rendah. Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Gatut Sunu Wibowo menjadi salah satu pemicu utamanya.
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin mengungkapkan bahwa dari total APBD tahun 2026 yang disepakati sebesar Rp 3,2 triliun, realisasi penyerapan hingga semester pertama baru menyentuh angka 17 persen.
“Sampai dengan semester pertama kemarin, serapan APBD kita masih Rp 544 miliar dari total Rp 3,2 triliun atau 17 persen, masih minim,” ujar Ahmad Baharudin saat memberikan keterangan pada Rabu (27/5/2026).
Baca Juga : ratusan personel polres tulungagung amankan salat id dan distribusi daging kurban idul adha1447-h
Angka capaian ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mampu mencapai 20 persen.
Imbas OTT KPK pada Proyek Infrastruktur
Baharudin tidak menampik bahwa lesunya penyerapan anggaran ini merupakan dampak langsung dari badai hukum yang menimpa Bupati Tulungagung pada April 2026 lalu terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya.
Pasca-OTT tersebut, sejumlah program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sempat mengalami kelumpuhan atau terhenti sementara. Salah satu yang paling terdampak adalah proyek perbaikan infrastruktur yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Baca Juga : genjot operasional koperasi merah putih pemkab dan kodim tulungagung salurkan armada roda-tiga
“Memang salah satu alasannya ya OTT kemarin. Kalau tidak ada, mungkin serapan sesuai dengan target,” akunya.
Instruksi Tancap Gas Namun Tetap Hati-Hati
Guna mengantisipasi ketertinggalan pembangunan, Plt Bupati menegaskan telah menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk segera melanjutkan program kerja yang sempat tertunda.
Kendati meminta percepatan, Baharudin mewanti-wanti seluruh kepala dinas agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola uang rakyat.
“Program yang sudah direncanakan harus segera dijalankan lagi, jadi tidak boleh terlalu lama berhenti demi pembangunan di Tulungagung,” tegas Baharudin.
Baca Juga : terganjal krisis lahan aset pembangunan koperasi merah putih di tulungagung tersendat
Ia juga menambahkan telah memberikan atensi khusus kepada Dinas PUPR. “Kami sudah perintahkan Dinas PUPR untuk melanjutkan proyek sesuai aturan, agar tidak ada pelanggaran,” pungkasnya.
