Terganjal Krisis Lahan Aset, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tulungagung Tersendat

TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Program ambisius pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulungagung menemui hambatan serius di tingkat bawah. Mayoritas desa dan kelurahan di wilayah ini dilaporkan belum bisa memulai proses konstruksi akibat keterbatasan lahan aset.

Komandan Kodim Tulungagung, Letkol Arh Hanny Galih Satrio mengungkapkan, dari total seluruh desa dan kelurahan yang tersebar di Tulungagung, baru sebagian yang bisa masuk dalam pembangunan tahap pertama. Bahkan dari jumlah yang sedang berjalan tersebut, baru sebagian kecil saja yang pembangunannya dinyatakan benar-benar rampung.

”Kendalanya salah satunya desa itu tidak punya lahan. Ada juga beberapa desa yang punya lahan, tetapi ukurannya kurang dari spesifikasi yang disyaratkan. Jadi untuk saat ini yang dibangun baru yang lahannya sudah siap,” ujar Letkol Hanny kepada awak media.

Dilema Kelurahan Kota: Punya Aset, Tapi ‘Nyasar’ di Kecamatan Lain

Krisis penyediaan ruang ini ternyata tidak hanya membelit wilayah pedesaan, tetapi juga menyasar wilayah kelurahan di pusat kota. Karakteristik wilayah perkotaan yang padat membuat mayoritas kelurahan tidak memiliki lahan yang memadai.

Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, membeberkan adanya fenomena unik terkait kepemilikan aset daerah ini. Beberapa kelurahan sebenarnya tercatat memiliki aset tanah baku, namun letak geografisnya justru berada di luar batas administratif wilayah mereka.

”Ada beberapa kelurahan yang memiliki aset, tapi lokasinya berada di luar kelurahan tersebut. Contohnya Kelurahan Tanaman, tetapi aset tanahnya justru berada di wilayah Kecamatan Boyolangu,” kata Ahmad Baharudin.

Skenario Penyelamatan: Lirik Perhutani hingga Alih Status Lahan

Meningkatnya urgensi proyek ini membuat Kodim bersama Pemkab Tulungagung kini tengah merumuskan beberapa jalan keluar strategis. Beberapa skenario taktis mulai disiapkan untuk mengatasi kebuntuan.

Pemerintah daerah membidik lahan di bawah pengelolaan Perhutani. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap pengajuan perizinan.

Banyak titik lokasi rencana pembangunan yang saat ini terkunci oleh status Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pemerintah sedang mengusulkan proses penyesuaian status agar lahan tersebut bisa legal didirikan bangunan fisik.

Bagi desa atau kelurahan yang persoalan lahannya belum menemui titik terang dalam waktu dekat, proyek akan digeser dan diusulkan pada tahap berikutnya.

Target Operasional Akhir Tahun, Bantuan Armada Mulai Disalurkan

Kendati didera kendala penyediaan lahan, denyut nadi persiapan operasional terus berjalan bagi wilayah yang sudah siap. Pemkab Tulungagung resmi mendistribusikan bantuan kendaraan roda tiga di halaman kantor bupati. Bantuan armada logistik tersebut diserahkan langsung kepada pengurus koperasi untuk menyokong mobilitas usaha.

Sesuai jadwal, seluruh koperasi yang telah tuntas pembangunannya ditargetkan mulai beroperasi penuh pada pertengahan menjelang akhir tahun ini. Operasional koperasi ini rencananya akan diluncurkan secara resmi dan serentak di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto.