TRENGGALEK, AJTTV.COM — Klaim bahwa kondisi daerah “kondusif tanpa persoalan serius” terbantahkan oleh derasnya gelombang keluhan warga di tingkat tapak. Berbagai persoalan krusial—mulai dari penonaktifan mendadak BPJS Kesehatan, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), kerusakan jalan paving lingkungan dan jalan produksi pertanian, hingga tidak tersedianya bantuan peralatan usaha bagi UMKM—tumpah ruah saat jajaran legislatif menggelar reses.
Jeritan dan aspirasi masyarakat ini mengemuka dalam agenda reses Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Fraksi PDIP, Sugianto, di Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari. Puluhan warga yang hadir dari Dapil Kecamatan Karangan, Suruh, dan Gandusari memanfaatkan momentum tersebut untuk memprotes dan menagih komitmen riil dari pemerintah daerah maupun wakil rakyat.
Salah satu poin paling krusial yang dikeluhkan warga adalah persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara sepihak yang sering kali baru diketahui saat warga membutuhkan pelayanan medis darurat.
Tak berhenti di situ, infrastruktur fisik skala lingkungan dan pertanian juga menuai sorotan tajam. Warga mengeluhkan buruknya kondisi jalan paving di pemukiman serta akses jalan produksi (jalan usaha tani) yang merosot fungsinya sehingga mempersulit mobilitas ekonomi dan hasil panen. Minimnya instalasi PJU di kawasan pedesaan juga dikeluhkan karena rawan memicu kecelakaan dan gangguan keamanan di malam hari.
Di sektor perekonomian warga, kritik keras dilayangkan terkait efektivitas program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan. Warga menilai pos anggaran Pokir kerap tidak menyentuh kebutuhan langsung di lapangan. Masyarakat mendesak agar alokasi anggaran daerah tidak hanya difokuskan pada proyek fisik formal, tetapi juga dialihkan dalam bentuk bantuan langsung peralatan usaha serta permodalan bagi para pelaku UMKM lokal agar mampu bertahan.
Menanggapi rentetan keluhan warga khususnya mengenai infrastruktur, Sugianto berdalih bahwa terdapat prosedur dan aturan lelang yang ketat yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah, termasuk tahapan-tahapan regulasi yang memakan waktu.
Selain hambatan mekanisme lelang, Sugianto menambahkan bahwa belum terealisasinya sejumlah keluhan infrastruktur jalan tersebut dipicu oleh batasan kewenangan pembiayaan. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan diprioritaskan untuk pembiayaan penanganan jalan kabupaten, bukan status jalan desa, sehingga tidak semua usulan perbaikan jalan lingkungan bisa dieksekusi secara instan.
