JAKARTA, AJTTV.COM– Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, memprotes dan membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku disarankan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memperjuangkan keabsahan ijazah SMA miliknya.
Syahganda menilai, Presiden Prabowo tidak mungkin memberikan saran semacam itu. Menurutnya, posisi dan pandangan hukum resmi pemerintah serta Presiden telah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
”Yusril mengatakan tidak ada kesempatan untuk PTUN. Artinya, itu yang dia diskusikan dengan Presiden. Itulah concern Presiden. Saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” ujar Syahganda kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Syahganda menegaskan, selaku Menko Hukum, sikap yang disampaikan Yusril merupakan cerminan langsung dari pandangan hukum Kepala Negara. Oleh sebab itu, ia meragukan jika Presiden Prabowo mendorong Wapres Gibran kembali melakukan perlawanan hukum.
”Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra,” tegasnya.
Klaim Gibran Soal Arahan Presiden
Pernyataan Syahganda ini merespons klaim yang disampaikan Gibran sebelumnya. Wapres mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo mengenai polemik penyetaraan ijazah SMA dan mendapatkan arahan untuk melanjutkan proses hukum.
Gibran menyebut bakal menyiapkan seluruh bukti administrasi pendidikan dari tingkat SD hingga Sarjana (S-1), serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
”Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ungkap Gibran.
Pandangan Hukum Yusril: Putusan MK dan MA Final
Di sisi lain, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perkara hukum mengenai keabsahan ijazah tersebut pada dasarnya telah selesai secara yuridis.
Yusril menjelaskan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final and binding (final dan mengikat), sehingga tidak ada lagi celah hukum maupun upaya Peninjauan Kembali (PK).
”Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
”Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” sambungnya.
Yusril juga menambahkan, secara formal prosedural, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK atas putusan MA tersebut.
”Dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen, sementara Pak Wakil Presiden tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding atau PK,” pungkas Yusril.
Perbedaan keterangan antara Wapres Gibran dan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan ini memperlihatkan adanya dinamika internal serta dua versi penjelasan terkait respons Istana dalam menghadapi polemik keabsahan dokumen pendidikan sang Wakil Presiden.
