AJTTV.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian berharap, para camat mampu menekan potensi konflik sosial di masyarakat jelang Pemilu 2024.
“Pesan saya yang lain terkait pemilu dan pilkada itu adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial,” kata Tito.
Guna mengurangi terjadinya konflik sosial, lanjut Tito, diperlukan peran camat dan jajaran perangkat daerah. Pasalnya, momen pemilu terkadang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memecah belah bangsa.
Baca Juga : Dugaan Pelecehan Profesi Wartawan Bos Mafia Gedang, Ditreskrimsus Polda Jatim Lakukan Klarifikasi
Karena itu, camat diharapkan mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik itu tidak meledak menjadi konflik kekerasan.
“Tugas yang tidak ringan karena ini memerlukan passion, memerlukan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat untuk membaca potensi konflik, bukan untuk membaca kemenangan, tapi untuk membaca potensi konflik, begitu terjadi perbedaaan potensi konflik yang kira-kira akan ramai, meledak, segera lakukan intervensi untuk meredam potensi konflik itu,” tegasnya.
Dalam menangani persoalan keamanan Pemilu 2024, Tito mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mengurusi dan melakukan pengamanan di masing-masing daerah. Hal itu dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
“Pada 2024 ini nanti Pilkada Serentak seluruh provinsi (dan) kabupaten/kota maka sistem backup ini mungkin tidak mudah untuk digerakkan, karena semuanya melakukan, semuanya melakukan pengamanan di daerah masing-masing sehingga strategi utama besarnya adalah membaca potensi konflik, kerawanan konflik dan menyelesaikan konflik itu sebelum meledak menjadi kekerasan,” ungkap Tito.
Baca Juga : Ini Sosok Wakapolri Yang Baru
Terakhir, Tito mewanti-wanti camat dan perangkat desa agar bersikap netral di Pemilu 2024, dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu.
“Prinsip utama bagi camat sama seperti ASN lainnya adalah prinsipnya netral, tidak melakukan politik praktis, artinya dukung mendukung pada calon tertentu, baik pilkada, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif, tetap pada posisi netral,” ujarnya dikutip dari infopublik.(red)
