TRENGGALEK, AJTTV.COM – Sektor pendidikan di Kabupaten Trenggalek menjadi sorotan tajam setelah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI membeberkan sederet “rapor merah” dalam forum hearing (dengar pendapat) bersama DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Dewan, Selasa (19/5/2026).
Mahasiswa menyoroti ketimpangan fasilitas, kekosongan jabatan kepala sekolah, hingga data mencengangkan mengenai sekitar 3.750 anak usia sekolah di Trenggalek yang hingga kini belum mendapatkan akses pendidikan layak.
Menanggapi rapor merah tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengklaim bahwa kondisi pendidikan di wilayahnya secara umum masih berada dalam kategori wajar jika dikomparasikan dengan daerah lain di Indonesia.
“Di Trenggalek sebenarnya masih masuk kategori wajar. Namun, tentu saja kondisi ini tetap harus kita benahi bersama-sama,” ujar Sukarodin usai memimpin jalannya hearing.
Fiskal Terbatas Jadi Alasan Infrastruktur Sekolah Belum Ideal
Salah satu bukti konkret yang disodorkan GMNI dalam forum tersebut adalah kondisi memprihatinkan di SDN 3 Pogalan. Sekolah tersebut dinilai merepresentasikan potret buram pendidikan daerah karena mengalami krisis peserta didik baru, keterbatasan sarana belajar, hingga akses jalan menuju sekolah yang rusak.
Sukarodin tidak menampik bahwa sarana dan prasarana (sarpras) institusi pendidikan di Trenggalek memang belum sepenuhnya ideal. Namun, politisi PKB tersebut berdalih bahwa keterbatasan kekuatan fiskal daerah menjadi batu sandungan utama.
“Kami mengakui sarana dan prasarana sekolah kita masih belum memadai. Kondisi ini terjadi karena kemampuan keuangan pemerintah daerah (fiskal) masih terbatas,” jelasnya.
Klaim Anggaran Pendidikan Lampaui Batas Minimal Nasional
Terkait desakan transparansi anggaran yang disuarakan mahasiswa, Komisi IV DPRD menegaskan bahwa komitmen finansial Pemkab Trenggalek untuk sektor pendidikan sebenarnya sangat besar.
Sukarodin mengungkapkan, porsi anggaran pendidikan saat ini telah menyedot sekitar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Trenggalek.
“Dunia pendidikan kita sudah menyerap anggaran sebesar 30 persen dari APBD. Artinya, angka ini sudah berada di atas persyaratan minimal nasional, yaitu 20 persen,” tegas Sukarodin.
Bantah Rekayasa PIP, Soroti Kekosongan Guru
Selain masalah infrastruktur, hearing juga sempat memanas saat membahas dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat sekolah. DPRD langsung membantah adanya celah manipulasi tersebut berdasarkan klarifikasi dari Dinas Pendidikan.
Menurut Sukarodin, sistem pencairan dana bantuan itu saat ini langsung ditransfer ke rekening pribadi masing-masing siswa, sehingga pihak sekolah tidak memiliki akses untuk memotong anggaran.
Meski demikian, legislatif berjanji akan tetap mengawasi ketat jika ada laporan penyimpangan di lapangan. Termasuk mengawal tuntutan GMNI mengenai pengisian kekosongan puluhan kepala sekolah serta kekurangan lebih dari seribu tenaga pendidik di Kabupaten Trenggalek.
“Kami mendukung penuh aspirasi GMNI ini. Kami akan terus mengawal persoalan pendidikan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pusat maupun problem lokal di Kabupaten Trenggalek,” pungkasnya.
