110 guru swasta non-ASN asal Kabupaten Tulungagung nekat bertolak ke Ibu Kota Jakarta ( Heru ajttv.com)
TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Eskalasi perjuangan tenaga pendidik di daerah mencapai puncaknya. Sebanyak 110 guru swasta non-ASN asal Kabupaten Tulungagung nekat bertolak ke Ibu Kota Jakarta. Menggunakan dua unit bus pariwisata, massa yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) ini siap mengepung kompleks Gedung DPR RI pada Rabu (20/5).
Keberangkatan ratusan pahlawan tanpa tanda jasa ini dilepas dari area SPBU Terminal Gayatri Tulungagung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian demi memastikan aksi berjalan tertib dan aman.
Langkah berani ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah pusat yang dinilai masih menganaktirikan nasib dan kesejahteraan guru yang mengabdi di lembaga pendidikan swasta.
Kritik Keras Kesenjangan Status: “Jangan Ada Sekat!”
Ketua PD PGSI Tulungagung sekaligus koordinator aksi, Nur Qomarudin, menegaskan bahwa persepsi publik selama ini keliru jika menganggap penderitaan honorer hanya dirasakan oleh mereka yang mengajar di sekolah negeri. Guru swasta justru menghadapi ketidakpastian yang jauh lebih pelik.
“Guru swasta juga bagian dari tenaga pendidik yang selama ini berjuang dalam keterbatasan. Namun perhatian terhadap mereka masih sangat minim,” tegas Qomarudin dengan nada getir, Selasa (19/5).
PGSI membawa misi besar ke Jakarta: Tuntut penghapusan diskriminasi status guru. Menurut mereka, kemunculan berbagai kategori kepegawaian baru—seperti honorer, PPPK paruh waktu, hingga PPPK penuh waktu—bukan menyelesaikan masalah, melainkan menciptakan kasta dan kesenjangan baru di dunia pendidikan Indonesia.
”Kami ingin ada satu payung kebijakan yang menempatkan semua guru sebagai Guru Indonesia, dengan hak dan derajat yang sama!” lanjutnya.
Soroti Sistem Rekrutmen yang Tidak Adil dan Minimnya Formasi Kemenag
Aksi nasional yang diklaim melibatkan sedikitnya 10 organisasi guru lintas wilayah ini juga menyoroti pola rekrutmen ASN/PPPK yang dinilai menutup mata terhadap pengabdian guru yayasan. Banyak guru swasta yang telah mengajar belasan hingga puluhan tahun, namun saat rekrutmen dibuka, mereka dipaksa bertarung dari nol melawan lulusan baru (fresh graduate) karena tidak masuk dalam database prioritas pemerintah.
Tak hanya itu, PGSI menyuarakan raport merah untuk Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait minimnya kuota formasi guru PPPK yang dinilai sangat jauh dari kebutuhan riil di madrasah-madrasah swasta.
Momentum Penghapusan Honorer 2027
Menyikapi rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer secara total pada tahun 2027, PGSI mendesak agar kebijakan tersebut dijadikan momentum emas untuk mengangkat para guru yang sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi ASN, bukan malah mendepak mereka.
Sementara bagi guru yang belum terdata di Dapodik, PGSI berkomitmen mendorong mereka mempercepat proses sertifikasi agar segera terintegrasi ke dalam sistem pendataan nasional dan mekanisme inpassing.
