Foto : Ilustrasi
JAKARTA, AJTTV.COM – Penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 28.000 karyawan BUMN terdaftar sebagai penerima. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mendesak pemerintah untuk segera memvalidasi data tersebut guna memastikan bansos tepat sasaran.
Menurut Maman, temuan ini sangat mengejutkan karena secara umum karyawan BUMN memiliki kesejahteraan yang memadai. “Jika mereka menerima bansos, perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data,” ujar Maman dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (10/8/2025).
Ia menegaskan bahwa tujuan utama bansos adalah membantu masyarakat miskin dan bukan untuk mereka yang sudah mapan secara ekonomi. Wakil Ketua Fraksi PKB ini juga menyoroti pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos.
”Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan,” kata Maman.
Hasil analisis PPATK selama enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos juga mengungkap temuan lain yang tak kalah mengejutkan. Selain karyawan BUMN, bansos juga diterima oleh 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial. Temuan ini menambah daftar panjang masalah ketidaktepatan sasaran dalam program bansos.
Reporter : Rukiyanto
