Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti Pertemuan di Desa Pakel pada Minggu, 19 Oktober 2025 ( Dok: Pdip
TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tulungagung untuk segera beralih menuju pertanian modern yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ajakan ini disampaikan Erma dalam sebuah kegiatan Sosialisasi yang mengambil tema krusial, “Memperkuat Kedaulatan Pangan Menuju Keamanan Nasional,” yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Desa Pakel pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Erma Susanti, yang juga menjabat sebagai Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, menegaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan prioritas utama, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo. Menurutnya, kedaulatan pangan jauh melampaui sekadar menghentikan ketergantungan pangan impor.
“Kita harus mewujudkan kedaulatan pangan dengan memastikan bahwa negara mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat, dengan fokus pada kualitas pangan sehat dan ketersediaan yang dipenuhi secara mandiri,” ujar Erma.
Ancaman Krisis dan Residu Kimia
Erma menyoroti risiko dari penyeragaman sumber pangan yang diwariskan sejak era Orde Baru, di mana ketergantungan pada nasi sebagai satu-satunya sumber pangan utama rentan memicu kelangkaan beras saat terjadi gagal panen atau bencana alam.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya meninggalkan teori eksploitasi alam demi produktivitas tinggi. Praktik pertanian konvensional yang mengabaikan aspek lingkungan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan menurunnya produktivitas dalam jangka panjang.
“Pertanian yang mengabaikan lingkungan, maka produk pertanian yang dihasilkan juga kurang aman dan sehat karena berpotensi mengandung residu kimia,” tegasnya.
Peringatan dari lembaga pangan dunia (FAO) mengenai potensi krisis pangan dan kelaparan pada tahun 2045-2050 semakin memperkuat urgensi pengembangan pertanian berkelanjutan. Presiden RI sendiri telah menginstruksikan agar kedaulatan pangan diwujudkan paling lambat tahun 2027.
Erma menutup paparannya dengan mengingatkan bahwa kegagalan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional akan berdampak serius, bahkan mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, investasi pada pertanian ramah lingkungan adalah langkah mutlak.
