TULUNGAGUNG, AJTTV.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang tidak tebang pilih. Langkah nyata ini dibuktikan melalui gelaran Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Selasa (23/6/2026).
Acara yang dibuka langsung oleh Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, ini menjadi panggung bagi kelompok rentan untuk menyuarakan aspirasi mereka agar masuk dalam cetak biru perencanaan daerah.
BACA JUGA : Apes! Terekam CCTV Gasak Kotak Amal Masjid, Pria Asal Rejotangan Tulungagung Terancam Pasal Berlapis
Membuka Ruang yang Selama Ini Tersumbat
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengakui bahwa mekanisme perencanaan pembangunan reguler yang berjalan selama ini masih memiliki celah. Aspirasi dari kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas kerap kali belum terakomodasi secara maksimal.
“Kita semua sepakat bahwa pembangunan daerah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran forum (Muspadi) ini menjadi bukti nyata bahwa suara mereka sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan ke depan,” tegas Baharudin.
BACA JUGA : Niat Gasspoll ke Surofest CB Bantarangin, Motor Klasik Warga Tulungagung Malah Ludes Terbakar di Ponorogo
Ia menambahkan, pembangunan yang ideal tidak boleh hanya berorientasi pada kelompok mayoritas atau tertentu saja, melainkan harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
Menjawab Tantangan Data Riil di Lapangan
Urgensi pelaksanaan Muspadi 2026 ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan potret demografi dan sosial Kabupaten Tulungagung, kelompok rentan memiliki porsi dan tantangan yang besar
Dari total 1,142 juta jiwa penduduk Tulungagung (data 2025), sebesar 49,91 persen di antaranya adalah perempuan. Sepanjang tahun 2025, UPTD PPA mencatat ada 18 laporan pengaduan terkait perempuan. Sementara untuk kasus anak, angka aduan cukup mencolok, yakni 243 laporan di ULT PSAI dan 70 pengaduan di UPTD PPA.
Untuk Jumlah Disabilitas, Estimasi penyandang disabilitas di Tulungagung saat ini menyentuh angka sekitar 34 ribu jiwa.
Melihat angka-angka tersebut, Muspadi yang digelar secara berjenjang—mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten—diharapkan bisa menjadi jembatan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
BACA JUGA : Bertaruh Nyawa di Tenda Pengungsian: Kisah Bayi “Efger”, Lahir Selamat Saat Bumi Sigi Terbelah
Menuju Tulungagung yang Berkarakter dan Ramah Semua Warga
Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, forum ini dihadiri oleh lintas sektor. Mulai dari jajaran pimpinan daerah, organisasi masyarakat, komunitas perempuan, pegiat perlindungan anak, akademisi, hingga perwakilan penyandang disabilitas.
Di akhir arahannya, Ahmad Baharudin berharap Muspadi tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan mampu melahirkan rekomendasi strategis yang konkret.
“Semoga hasil dari musyawarah ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga Tulungagung benar-benar menjadi daerah yang layak anak, ramah perempuan, dan inklusif bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” pungkasnya.
